Merdeka dari Kemiskinan ?
Oleh : James P. Pardede
Permasalahan gizi buruk yang sangat erat kaitannya dengan masalah kemiskinan seakan luput dari perhatian kita, anak-anak yang terpaksa putus sekolah juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Di usia 66 tahun kemerdekaan RepublikIndonesia, elit politik di negeri ini masih disibukkan dengan kasus korupsi mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin, pelaku korupsi lainnya yang kabur ke luar negeri masih menjadi tanda tanya apakah mereka juga akan ditangkap atau tertangkap. Jika dihitung jumlah uang yang mereka korupsi sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat miskin yang kesulitan mencari pekerjaan dan atau sekadar mencari uang untuk makan.
Kasus-kasus gizi buruk juga sebenarnya banyak terjadi di sekitar kita, hanya saja yang mencuat ke permukaan cuma beberapa kasus. Seharusnya, aparat pemerintah paling terdepan seperti lurah atau kepala desa bisa melakukan pendataan tentang keberadaan warganya apakah ada yang menderita gizi buruk atau tidak.
Revitalisasi Puskesmas dan Posyandu dalam hal ini sangat membantu dalam melacak anak-anak gizi buruk. Karena, biasanya ibu-ibu PKK atau petugas Posyandu akan mengajak ibu-ibu membawa anaknya untuk immunisasi atau sekadar timbang berat badan dan mendapat suplemen makanan tambahan seperti vitamin. Adanya pertemuan rutin di Puskesmas dan Posyandu antara petugas kesehatan dengan masyarakat akan mengetahui apakah keluarga tersebut benar memperoleh asupan gizi yang seimbang. Anak yang terkena gizi buruk juga akan mudah di deteksi.
Seperti telah disampaikan di awal tulisan ini, permasalahan gizi buruk sangat erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Kegagalan pemerintah dalam memerangi kemiskinan adalah salah satu bukti ketidakseriusan pemerintah dalam menuntaskannya. Banyak sudah program yang dijalankan, hanya saja masih belum menyentuh sampai ke titik persoalan. Daya beli masyarakat masih terus terpuruk. Padahal Indonesia dikenal kaya karena berlimpahnya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ironisnya, negara dan rakyatnya tetap miskin. Rakyat terjebak dengan prinsip yang dibangun negara, yakni romantisisme beras murah. Pemerintah memberantas kemiskinan dengan program pemberian beras murah yang disalurkan oleh Bulog. Pemberitan beras murah dianggap mampu meringankan beban masyarakat miskin.
Setiap tahun jumlah penduduk di negeri ini terus bertambah, dengan pertambahan penduduk ini berarti bertambah pula kebutuhan penduduk akan bahan pangan. Impian negeri ini untuk swasembada pangan hanya tertuang di atas kertas, sementara kenyataanya kebutuhan akan pangan tak mudah ditopang oleh sektor pertanian yang ada saat ini. Upaya pemerintah untuk terus memurah-murahkan harga beras, jelas tidak memberi ruang untuk melanjutkan gerakan diversifikasi konsumsi pangan yang sudah digelar sejak tahun 1974. Sementara itu, alih fungsi lahan telah menggrogoti lahan subur pertanian tanaman pangan yang pada gilirannya menurunkan produksi padi nasional.
Kondisi negara kita yang dikenal sebagai negara agraris, tapi sampai hari ini permasalahan kekurangan pangan dan kekurangan gizi masih tetap saja terjadi. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah di bidang pangan dan pertanian hampir tidak ada yang memihak kepada rakyat. Para pengamat, pelaku usaha, dan anggota DPR menegaskan kebijakan pangan pemerintah sama sekali tidak berpihak kepada petani dan masyarakat kelas bawah. Hal itu dibuktikan dari pemerintah yang tidak antisipatif terhadap permasalahan yang timbul khususnya di bidang pertanian.
Pemerintah seharusnya memiliki kebijakan yang mendasar bagi kedaulatan pangan. Untuk jangka panjang bangsa, dengan populasi penduduk Indonesia yang banyak, bangsa Indonesia harus mengusahakan pangannya sendiri. Penduduk di pedesaan yang banyak dan lahan yang luas harus bisa diaktifkan. Indonesia yang dikenal sebagai bangsa agraris, berubah menjadi negeri sejuta ironi. Negeri yang memiliki segalanya harus mengalami kekurangan banyak hal karena pemerintah melupakan sektor pertanian.
Kondisi Rawan Pangan
Kita memiliki lautan luas yang sarat dengan segala jenis ikan sebagai sumber protein, tetapi sejumlah besar warga harus mengalami gizi buruk karena jarang mengonsumsi ikan. Kita juga dikarunia perkebunan kelapa sawit yang luasnya berjuta-juta hektar, tetapi minyak goreng kerap hilang dari kehidupan wong cilik. Masalah ketahanan pangan di Indonesia berganda. Selain importir yang berwajah spekulan kerap bermain di air keruh, berbagai bencana banjir dan kekeringan yang kini acap terjadi juga menjadi pendorong produksi berkurang.
Isu pemanasan global menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia dan ditengarai sebagai salah satu penyebab sektor pertanian kian berkurang produksinya. Petani jadi kesulitan dalam memprediksi kapan waktu menanam yang tepat. Dalam kaitan ini, pemerintah harus lebih serius dalam merespon penderitaan puluhan ribu petani yang sawahnya gagal panen.
Selama ini pemerintah masih kurang serius dalam mengangkat derajat kehidupan masyarakat miskin yang ada di pedesaan yang notabene memiliki pekerjaan sebagai petani dan buruh tani. Malah setiap tahun puluhan triliun disedot dari daerah untuk pembangunan perkotaan. Tarik uang dari pedesaan untuk perkotaan. Diharapkan pemerintah mengambil kebijakan pokok untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pangan guna mencegah rawan pangan dan gizi buruk di masa datang. Lonjakan harga pangan yang disebabkan peningkatan harga di pasar global tidak dapat diatasi dengan kebijakan yang bersifat sementara.
Kondisi rawan pangan sering terjadi di beberapa daerah. Lantas, upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi ini ? Ke depan, pemerintah harus melakukan proses edukasi untuk memperkenalkan potensi pangan lokal, juga harus menciptakan lapangan kerja dan mendukung gerakan antikorupsi yang kini digagas berbagai kelompok masyarakat. Pemahaman teknologi pengolahan pangan non-beras yang masih minim di tengah masyarakat menjadi diagnosa lain gagalnya diversifikasi konsumsi. Tersedianya beraneka ragam produk pangan amat ditentukan leh perkembangan teknologi pengolahan pangan.
Masyarakat kelompok menengah ke atas seharusnya bisa menjadi pelopor gerakan diversifikasi konsumsi berbasis sumber daya lokal. Mereka bisa dikondisikan untuk tidak lagi menikmati pangan murah yang justru disubsidi oleh uang rakyat. Mereka harus disadarkan bahwa diversifikasi konsumsi tidak sekadar mengganti beras dengan singkong atau jagung, tetapi substansinya hendak menumbuhkan perekonomian petani selaku produsen pangan.
Sumut sebagai salah satu sentra beras bisa saja mengalami kekurangan bahan pangan. Bahkan beberapa daerah disinyalir sangat rawan terhadap kekurangan pangan. Itu sebabnya, ego sektoral harus dihilangkan. Setiap departemen yang terkait dengan pembangunan ketahanan pangan harus mau duduk bersama untuk mencari solusi. Departemen PU harus membenahi saluran irigasi yang mampu mengari sawah secara berkesinambungan sehingga ketika datang kemarau panjang petani tidak kehilangan air. Departemen keuangan harus menyediakan dana untuk memberi subsidi pupuk, benih dan modal bagi petani.
Departemen perdagangan harus menata secara baik tata niaga hasil pertanian sehingga petani mendapat harga yang baik setiap panen. Selama ini petani selalu dirugikan. Petani disuruh menanam padi tapi tidak ada jaminan harga ketika mereka panen. Jika petani sudah memperoleh insentif dari usaha taninya, kita bisa bisa mengakhiri kebijakan yang dengan gampang mengimpor komoditas pertanian sebagai pilihan utama.
Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-66 ini, mari sama-sama kita menyatukan persepsi bahwa permasalahan gizi buruk dan kemiskinan adalah tanggungjawab kita bersama. Bukan hanya tanggungjawab pemerintah semata. Jika di sekitar kita ada warga miskin yang benar-benar lebih layak untuk mendapatkan bantuan, segera laporkan ke aparat pemerintah di kelurahan atau kecamatan. Dengan upaya ini, program pemerintah membantu masyarakat miskin akan lebih mengena sampai ke sasarannya. Dengan upaya ini, kita akan sama-sama merasakan dan menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Lantas, sampai kapan kita benar-benar merdeka dari permasalahan gizi buruk dan kemiskinan ini ? ***
* Penulis adalah pemerhati masalah kemiskinan dan pertanian.
PSB : Antara Harapan dan Kenyataan
Oleh : James P. Pardede
Setiap kali memasuki tahun ajaran baru, ada-ada saja permasalahan yang muncul terutama pada sistem penerimaan siswa baru (PSB) di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
khususnya di sekolah-sekolah negeri yang dianggap memiliki reputasi paling baik (favorit). Kalau siswa yang naik kelas atau tinggal kelas mungkin tak menuai permasalahan serumit PSB.
Berdasar pada data keluhan di berbagai media, banyak kalangan merasa kecewa dengan sistem PSB tahun ajaran 2010/2011 di berbagai tingkatan sekolah. Adanya sistem baru penerimaan siswa, yaitu 70 persen melalui tes berdasarkan nilai ujian nasional, 30 persen berdasarkan tes tertulis dan tes sekolastik membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) gaya baru di dunia pendidikan.
Beberapa anggota dewan juga angkat bicara dan menyoroti sistem PSB di beberapa daerah termasuk Kota Medan. Seperti disampaikan salah seorang Anggota DPRD Kota Medan Muslim Maksum yang dilansir dari Analisa mengatakan, untuk masuk ke dunia pendidikan saja telah dikotori dengan praktik suap, bagaimana mungkin proses pendidikan dapat berjalan dengan baik.
Metode PSB seharusnya mengadopsi sistem pemeringkatan nilai hasil UN. Dengan cara ini siswa dan orangtua akan mengetahui kemampuan anaknya dan tidak memaksakan kehendak harus duduk di salah satu kursi sekolah yang diidam-idamkan. PSB harus berjalan dengan benar dan transparan tanpa adanya unsur KKN.
Salah seorang pengamat pendidikan menegaskan, system PSB tahun ini telah menuai banyak kecaman. Dimana, nilai ujian akhir nasional (UN) tidak lagi dipandang sebagai penilaian untuk masuk sekolah negeri. Apalagi hal itu tidak menjadi ukuran pertama dalam menentukan kelulusan. Ini berarti kemampuan awal anak tidak lagi dipertimbangkan saat masuk sekolah negeri yang dituju.
Apabila nilai UN tidak jadi ukuran pertama dalam PSB, berarti secara tidak langsung sekolah negeri yang dituju tidak memberi pengakuan prestasi kelulusan calon siswa dari lembaga pendidikan sebelumnya.
Itu sebabnya, pembuat kebijakan dalam PSB sudah seharusnya memiliki aturan atau semacam klausul yang menjelaskan jika pengumuman PSB akan ditempel di sekolah. Selain itu juga disampaikan akan adanya pemberitahuan secara langsung kepada si calon siswa apakah berhasil lulus atau tidak.
Terbuka dan Transparan
Publikasi secara terbuka dan transparan tentang siswa lulus dan tidak lulus akan memperkecil kemungkinan adanya KKN dalam penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah negeri. Pihak sekolah harus benar-benar terbuka dalam mengumumkan hasil tes calon siswa yang dinyatakan lulus dan tidak lulus. Ini akan meyakinkan seluruh lapisan masyarakat bahwa sekolah yang dituju benar-benar terbuka dan transparan.
Karena, dari pemberitaan beberapa media, orangtua sangat resah dengan sistem PSB yang berlaku saat ini. Dimana, siswa yang memiliki nilai yang bagus dan cerdas ternyata tidak masuk hanya karena tes yang diberlakukan tidak lulus. Belum lagi ditunggangi cara-cara tidak terpuji, hanya karena tidak memiliki uang dan beking, siswa yang dianggap memiliki kemampuan malah gagal masuk sekolah negeri favorit.
Sesuai dengan program pemerintah, untuk meningkatkan mutu dan kualitas SDM anak Indonesia, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengecap pendidikan terutama di sekolah-sekolah negeri. Karena, sekolah-sekolah pemerintah, atau sekolah negeri diharapkan dapat menjadi contoh dan cermin dari maju tidaknya dunia pendidikan Indonesia. Harapan untuk menjadikan sekolah negeri sebagai contoh dimulai dari sistem PSB-nya apakah dilaksanakan dengan benar dan transparan tanpa memandang latar belakang calon siswa yang mendaftar.
Kalau dalam proses penerimaannya saja sudah ditunggangi sikap negatif (ada uang, satu kursi kuberikan) bagaimana mungkin proses pendidikan selanjutnya bisa berjalan dengan benar. Untuk naik kelas pun nantinya si ‘oknum’ sudah terbiasa dengan uang pelicin mendongkrak nilai.
Alhasil, uang telah menjadi acuan terdepan. Kemampuan dan intelektual yang diharapkan mampu mendongkrak posisi Indonesia dalam Indeks Pembangunan Manusia bak kata pepatah, jauh panggang dari api (tidak akan pernah tercapai). Sejak di bangku sekolah, anak-anak Indonesia telah dibekali mental KKN dan menghalalkan segala cara demi untuk sebuah pencapaian. Sangat tragis !
Jangan Lupakan Karakter
Di beberapa daerah pun orangtua banyak yang khawatir jika keinginan anaknya masuk sekolah favorit tidak terwujud. Beberapa orangtua khawatir anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
Ditegah harapan orangtua dan siswa yang ingin sekolah di sekolah impiannya ternyata kandas hanya karena tidak lulus tes. Ada juga yang korban perasaan dan selalu menduga-duga apa sebenarnya penyebab anaknya tidak lulus dan tidak bisa masuk ke sekolah negeri yang dituju. Padahal, anaknya memiliki kemampuan dan nilai UN yang sangat bagus. Ini adalah kenyataan yang harus dihadapi calon siswa dan orangtua.
Impian ingin duduk di salah satu kursi sekolah negeri favorit pupus sudah. PSB hanya menjadi harapan namun kenyataan di lapangan sangat jauh berbeda dengan yang diimpikan. Ke depan, pemerintah harus benar-benar dalam membuat aturan PSB. Apakah memberlakukan sistem yang telah berlaku selama ini (pemeringkatan nilai hasil UN) atau memberlakukan cara lain dengan syarat jujur, terbuka dan transparan dalam mengumumkan hasilnya.
Mengecap pendidikan di segala tingkatan sebenarnya tidak hanya di sekolah negeri. Sekolah swasta pun saat ini sudah banyak yang menyamai kualitas sekolah negeri. Sekedar saran bagi orangtua dan siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pilihlah sekolah yang benar-benar mendidik anak sesuai dengan harapan kita. Pilih sekolah yang tidak melulu hanya mengedepankan kualitas, sementara pembentukan karakter, pengajaran budi pekerti dan agama terabaikan. Sepintar apa pun anak Indonesia, tapi kalau tidak dibarengi dengan karakter yang benar, budi pekerti yang luhur, taat pada ajaran agama dan menghargai sesama manusia ciptaan Tuhan, sama saja kita mencetak robot-robot hidup yang hanya dikendalikan keinginan dunia yang bermental korup dan mementingkan diri sendiri.
Memilih sekolah yang baik dan sesuai dengan karakter anak adalah sangat penting. Sekolah merupakan tempat ke dua bagi anak untuk mencari ilmu dan mengembangkan kemampuan atau bakatnya. Sekolah yang baik dan sesuai dengan karakter anak akan mampu menuntun anak ke arah yang lebih baik di masa depan kelak.
Di sekolah anak akan lebih banyak lagi belajar sesuatu tentang ilmu pengetahuan formal dan bagaimana bersosialisasi yang baik. Anak-anak akan belajar bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan banyak teman, bagaimana manfaatnya bekerja sama, dan berbagi dengan orang lain (teman). Selain itu anak juga akan belajar banyak hal tentang ilmu pengetahuan lain seperti matematika yang sangat penting dalam hal memutuskan sesuatu di masa depan nanti.
Mendiknas Mohammad Nuh pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei 2010) lalu menekankan pentingnya pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa. Kalau hal ini diabaikan, negara kita akan dipenuhi oleh orang-orang bermental korup. Pendidikan karakter sangat penting untuk masa depan negara dan bangsa. Sekarang kita lihat banyak penegak hukum yang justru dihukum, pelayan publik yang justru minta dilayani. Semuanya itu berujung pada karakter. Itu sebabnya, menitikberatkan program pembangunan karakter sebagai program nasional. ***
Penulis adalah pemerhati masalah pendidikan tinggal di Medan.
Hijaukan Kembali Hutan yang Gundul
Oleh : James P. Pardede
tahun 2007 Indonesia pernah masuk sebagai salah satu pemecah rekor Guinnes World Record sebagai negara penghancur hutan tercepat. Sebagai salah satu dari 44 negara yang secara kolektif memiliki 90 persen hutan di dunia, Indonesia meraih tingkat laju penghancuran tercepat antara 2000-2005,
yakni dengan tingkat 1,871 juta hektar atau sebesar 2 persen setiap tahun atau 51 kilometer persegi per hari, setara dengan 300 lapangan bola setiap jam. Padahal tingkat kerusakan tersebut merujuk pada data FAO yang bersifat konservatif.
Angka kehancuran hutan Indonesia tersebut merupakan yang tertinggi dari 43 negara lain, disusul oleh Zimbabwe setiap tahun sebesar 1,7 persen dari luas hutan tersisa, Myanmar 1,4 persen, dan Brazil hanya 0,6 persen. Kerusakan hutan Indonesia tersebut sebaliknya telah menyelamatkan hutan Cina sebagai negara tujuan ekspor produk kayu terbesar dari Indonesia. Luas hutan Cina setiap tahun malah bertambah luas 2,2 persen. Sebaliknya Indonesia saat ini hanya menyisakan 28 persen hutan primernya.
Hutan primer tersisa, menurut data KLH yang dilansir pada pertengahan tahun 2006, telah menurun drastis. Hutan tersisa berdasarkan citra satelit di Jawa tinggal 19 persen, Kalimantan 19 persen, dan Sumatera 25 persen; jauh di bawah angka 30 persen, yakni luas hutan tersisa di suatu pulau yang diijinkan oleh Undang-Undang Kehutanan. Sedangkan hutan tersisa yang berada di atas tingkat tersebut adalah Papua (71 persen), Sulawesi (43 persen), dan Bali (22 persen). Sedangkan hutan bakau (mangrove) yang tersisa hanyalah 30 persen dari seluruh hutan bakau yang ada di tanah air sebelumnya. Bahkan saat ini 43 juta hektar area hutan telah menjadi lahan kritis.
Berdasarkan data kerusakan hutan pada tingkat 1,8 – 2,8 juta hektar per tahun tersebut, dalam waktu 15-22 tahun hutan alam Indonesia akan habis. Untuk pulau Sumatera di perkirakan dalam 5 tahun mendatang hutan alamnya akan musnah, sedangkan kemusnahan hutan untuk pulau Kalimantan akan terjadi dalam 10 tahun mendatang.
Padahal, hutan merupakan salah satu dari komponen daerah aliran sungai yang berperanan dalam mendukung kehidupan di wilayah tersebut. Pada umumnya dengan adanya hutan, air yang diberikan oleh hutan ke daerah yang terletak di lahan yang lebih rendah dapat teratur terus-menerus sepanjang tahun, sehingga tidak terjadi perbedaan debit air sungai yang menyolok antara musim hujan dan musim kemarau.
Seperti halnya yang dikemukakan Lee (1988), bahwa pada wilayah-wilayah dimana hutan berada, debit total dan debit puncak pada umumnya lebih kecil daripada yang berasal dari lahan yang disekitarnya tidak berhutan. Hutan memberikan penutupan yang baik untuk penceghan kerusakan-kerusakan banjir, khususnya kerusakan yang terjadi sebagai akibat erosi dan pendangkalan (sedimentasi) di daerah tropika penanaman hutan dianjurkan sebagai kebijakan resmi pemerintah untuk mengaktifkan kembali mata air dari sungai-sungai kecil.
Secara Simultan
Hutan merupakan bagian penting dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS), karena hutan secara tidak langsung dapat memperkecil perbedaan debit air sungai pada musim hujan dan kemarau. Penebangan hutan untuk mengkonversi lahan ke penggunaan lain dengan pengolahan tanah yang intensif dapat meningkatkan debit air karena menigkatnya aliran permukaan.
Jika hutan dieksploitasi dan digunduli, suatu waktu ia akan marah. Sama halnya dengan manusia apabila diusik atau diganggu tentunya akan marah. Untuk itu, manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran tentunya harus dapat bersikap arif dan bijaksana dalam memanfaatkan alam sehingga alam tidak akan murka kepada manusia.
Terkadang manusia lupa bahwa alam dapat dimanfaatkan, namun alam juga perlu dijaga. Untuk itu, dalam hal mengatasi bahaya banjir dan tanah longsor, maka komponen ekosistem DAS seperti desa/pemukiman, tanah pertanian, air (sungai) dan vegetasi (hutan tidak dapat dipisahkan, karena sub sistem ini sifatnya kait mengait, maka penanganannya perlu dilakukan secara simultan.
Dalam menata dan menentukan ruang untuk merencanakan dan membangun suatu kawasan, baik untuk perumahan atau fasilitas masyarakat lainnya, sudah sepatutnya memperhatikan dampak yang akan terjadi sekecil apapun bila perubahan suatu bentuk kawasan, misalnnya dari rawa menjadi perumahan atau hutan digunduli menjadi kawasan perkebunan.
Walaupun pemerintah sudah membuat aturan-aturan yang sangat banyak dan sangat ketat dalam upaya menjaga dan mengurangi dampak yang merugikan bagi manusia, namun terkadang aturan tersebut masih belum menyentuh dan dilaksanakan.
Pemerintah sudah saatnya untuk mempertimbangkan keberadaan hutan untuk tetap terjaga dan tidak dialihkan fungsinya untuk mengurangi bencana yang akan dihadapi nantinya. Manfaat lain masih bisa didapatkan dari hutan tersebut.
Musim kemarau dan hujan semakin tidak menentu, dan puluhan sungai-sungai kecil jadi kering pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan.
Penebangan hutan untuk industri (industrial logging) yang tidak terkontrol selama puluhan tahun telah menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan tropis dalam skala masif.
Pembangunan Berkelanjutan
Sampai hari ini, hutan alam Indonesia telah menyusut dengan cepat, baik kualitas maupun kuantitasnya, namun di sisi lain, industri olah kayu tumbuh dengan kecepatan konstan, terutama oleh pertumbuhan industri kertas dan bubur kertas (pulp). Dengan tumbuhnya industri-industri olah kayu tersebut maka gap atau kesenjangan antara suplai dan permintaan semakin menganga lebar. Ketidakseimbangan antara permintaan dan suplai inilah yang menjadi salah satu penyebab maraknya penebangan hutan.
Untuk menghijaukan kembali kawasan hutan yang gundul dan daerah resapan air, seluruh komponen dan pimpinan instansi baik pemerintah maupun swasta, BUMN, BUMD dan seluruh masyarakat diharapkan berkontribusi dalam penanaman pohon di sekitar lingkungan sendiri. Gerakan menanam pohon menjadi salah satu langkah mudah mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang berlebihan.
Sebenarnya, ke depan konsep pembangunan berbasis pelestarian hutan dan lahan perlu mendapat perhatian, contoh adalah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayan (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya dukung wilayah serta daya tampung lingkungannya.
Pemerintah selama ini terus berupaya mengendalikan berbagai macam peraturan, misalnya kewajiban pengendalian pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha, semuanya bermuara pada pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
Siapa pun pasti menyadari, bahwa saat ini masih ada kendala di lapangan dalam upaya melestarikan hutan dan lahan, misalnya pemahaman tentang konsep kurang mendukung, kemampuan ekonomi, pengetahun dan lemahnya keterlibatan masyarakat melaksanakan konservasi dan rehabilitasi serta minimnya anggaran.
http://analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58956:hijaukan-kembali-hutan-yang-gundul&catid=686:20-juni-2010&Itemid=217
DPM Tetap Pantau Kualitas Air Permukaan dan Air Tanah
Oleh : James P. Pardede
Sudah sejak lama, nama Dairi Prima Mineral (DPM) sebagai pemegang kontrak karya generasi ke-VII mengemuka di Sumatera Utara. Banyak persepsi yang muncul ke permukaan. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Dalam sebuah kesempatan Bangun Simamora (Manager Community Relations & Development), Basuki Indrajat (Chief Geologist) dan Jumadi (Suvervisor Health, Savety & Environment) menyampaikan bahwa DPM belum melakukan kegiatan eksploitasi (penambangan) tetapi masih eksplorasi (penelitian) dan kegiatan konstruksi di luar kawasan hutan lindung.
Menanggapi banyaknya isu negatif yang mengatakan bahwa DPM telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan merusak keberadaan hutan lindung, dengan tegas Bangun Simamora menyampaikan bahwa anggapan negatif tersebut tidak benar.
"Kalau masyarakat ingin mendapatkan informasi tentang DPM secara terperinci, bisa langsung melihat dari dekat keberadaan perusahaan. Kita tetap terbuka dalam memberikan informasi," kata Simamora.
Karena, lanjutnya, DPM masih menunggu persetujuan dari pemerintah tentang permohonan ijin pinjam pakai hutan lindung. Dimana, hutan lindung yang dimohonkan ke pemerintah adalah sekitar 38 Ha. Ijin pinjam pakai hutan lindung harus didahului dengan Peraturan Presiden mengenai penambangan bawah tanah di dalam kawasan hutan lindung sebagai payung hukumnya.
Masalah Amdal sebagai salah satu persyaratan penting dalam mendapatkan ijin sudah disetujui sejak 2005 sampai 2007 mulai dari Amdal Tambang, Amdal Jalan dan Amdal Pelabuhan.
Dari hasil penelitian DPM sejak 1998, bijih timah hitam dan seng yang dinyatakan layak untuk ditambang adalah pada lokasi prospek Anjing hitam di Sopokomil, Dairi. Kegiatan eksplorasi saat ini adalah mencari deposist baru seperti di Lae Jehe dan Sinar Pagi. Layak tidaknya sebuah atau lebih mineral ditambang sangat ditentukan oleh konsentrasi bijih dan volume bijih serta kajian ekonomi dan teknis penambangannya. Sampai sejauh ini, sudah dipastikan bahwa diluar timah hitam dan seng tidak ada mineral ikutan kainnya yang akan ditambang.
"Rencana penambangan nantinya adalah penambangan tertutup dengan metode cut dan fill atau penambangan bawah tanah, dengan jumlah prasarana dan sarana yang sangat minim di atas tanah dan tidak meerusak lingkungan. Kemudian, tailing (sisa pengolahan bijih) disimpan di Tailing storage facilities (TSF), dimana tailing cair diolah sebelum dibuang dan tailing padat digunakan sebagai bahan pencampur penutup stove (lubang bekas pertambangan)," paparnya.
Sementara Suvervisor Health, Savety & Environment, Jumadi menyampaikan bahwa sampai hari ini upaya penyelamatan lingkungan dan pemantauan terus dilakukan untuk menghindari terjadinya pencemaran air dan tanah.
"Survey rutin ada tidaknya area yang terganggu di lokasi eksplorasi terus dilakukan secara berkala. Kemudian, reklamasi kembali lokasi kegiatan eksplorasi dan lokasi konstruksi, reklamasi eks tapak bor di dalam hutan bekerjasama dengan Dinas Kehutanan," papar Jumadi.
Yang tak kalah pentingnya adalah, lanjut Jumadi pemantauan kualitas air permukaan, air tanah, hidrometeorologi (curah hujan, kelembaban dan suhu) serta penyediaan laboratorium internal untuk pengukuran kualitas fisik dan bekerjasama dengan laboratorium independen untuk pengukuran parameter khusus.
Merambah Hutan
Pemantauan terus dilakukan secara berkala, kata Jumadi terutama di daerah-daerah sungai yang berdekatan dengan areal tambang yang akan dipinjam pakai dari pemerintah. Pemantauan kualitas air antara lain dilakukan di Lae Sopokomil, Lae Nilam, Lae Sibolanga, Lae Camp, Lae Julu Kiri serta sumber air lainnya.
Kegiatan yang dilakukan DPM sampai hari ini adalah mengkomunikasikan rencana kegiatan, masalah yang dihadapi dan mensosialisasikan rencana kegiatan usaha dan pengembangan masyarakat. Upaya ini sudah dilakukan secara berkesinambungan termasuk dengan Majelis Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Wilayah Barat Kabupaten Dairi di gereja GPdI Polling Kecamatan Silima Pungga Pungga Dairi.
"Adanya anggapan bahwa DPM hanya mempekerjakan tenaga ahli dari luar daerah sangat bertolakbelakang dengan kenyataan. Dimana, sebagian besar tenaga kerja yang akan dan saat ini dipakai dalam operasional perusahaan adalah dari lokal," papar Bangun Simamora.
Di tempat terpisah, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar yang juga putra dairi Richard Eddy M Lingga, SE menyampaikan bahwa keberadaan PT DPM di Dairi sangat membantu masyarakat sekitarnya. Dimana, sebagian dari tenaga kerja yang akan digunakan mereka nantinya adalah tenaga kerja lokal.
"Selain menggairahkan roda perekonomian di Dairi, perusahaan ini juga akan memberikan PAD yang besar bagi kemajuan Dairi di kemudian hari," paparnya.
Adanya anggapan-anggapan miring tentang DPM, kata Richard dalam waktu dekat (akhir Juni) Komisi B dan Komisi D DPRD Sumut sudah mengagendakan rencana kunjungan dalam Banmus dan akan turun langsung ke lokasi bersama-sama dengan instansi terkait untuk melihat keberadaan DPM apakah sudah melakukan eksploitasi atau eksplorasi.
Sebenarnya, dari pantauan Analisa di lapangan, sudah banyak juga masyarakat yang merambah hutan register 66. Masyarakat sudah mulai membuka lahan dengan menebang hutan dan membakarnya. Dari camp DPM terlihat kepulan asap pembakaran pembukaan hutan untuk dijadikan areal perladangan rakyat. Ada juga kawasan hutan lindung yang telah ditanami kelapa sawit.
Dikhawatirkan, jika tindakan masyarakat merambah hutan lindung dan hutan register ini dibiarkan akan merusak keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Tidak hanya masalah keanekaragaman hayati, hutan lindung yang dirambah dan digunduli akan menyebabkan banjir di kemudian hari. Karena, air hujan yang turun tidak lagi ditahan oleh akar tanaman tapi langsung meluncur ke lembah dan mengaliri kawasan pemukiman penduduk.
Semua elemen ikut terlibat dalam menyelamatkan hutan dari perambah. Pemerintah sedang giat-giatnya mensosialisasikan penanaman sejuta pohon, namun di sisi lain ada ratusan pohon ditebang setiap hari oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.
| Peran Bulog dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan |
 Oleh JAMES P. PARDEDE
UNTUK mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H. Syamsul Arifin, SE agar masyarakat Sumut tidak lapar, tidak bodoh dan tidak miskin, seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sumut saat ini bekerja keras untuk menjalankan program-program yang telah dicanangkan. Terutama program menjadikan Sumut menjadi sentra beras dan swasembada pangan.
Dalam kaitan untuk menjadikan masyarakat Sumut tidak lapar (terpenuhi kebutuhan pangan dan gizinya) sangat sejalan dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dalam konteks sebagai penduduk sebuah negara dan harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakatnya secara sinergis.
Hal ini dapat diartikan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan disyaratkan adanya 2 interdependensi dari sisi pemerintah dan dari sisi masyarakat secara seimbang. Secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang tersebut bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Masyarakat berperan sebagai pihak yang bertugas menyelenggarakan proses produksi, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang memiliki hak untuk mengakses pangan yang cukup dalam hal jumlah, mutu dan harga yang terjangkau oleh daya beli mereka.
Ketahanan pangan adalah sebuah bangunan sistem yang saling interpenden dan tidak bisa dibahas secara parsial. Hal ini sangat penting karena memahami konsep ketahanan pangan adalah memahami sebuah proses yang saling memiliki keterkaitan dari awal sampai akhir dimulai dari produksi, distribusi sampai kepada aktivitas konsumsi.
Sinergisitas dari sistem akan menciptakan sebuah kondisi ketahanan pangan yang tercermin dari terjaga dan stabilnya tingkat pasokan, kemudian diikuti dengan mudahnya masyarakat dalam mengakses pangan baik dalam aspek ketersediaan maupun aspek keterjangkauan harga yang pada akhirnya akan tercapai sebuah tingkat gizi yang baik secara umum di masyarakat.
Ada tiga alternatif yang dapat dilakukan sebuah negara untuk menjamin pasokan dalam membangun subsistem produksi, yaitu :(1) Meningkatkan produksi dalam negeri, (2) Pengelolaan cadangan pangan, (3) Impor pangan sebagai contingency planning ketika produksi dalam negeri diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia yang sudah melebihi angka 220 juta jiwa beserta potensi sumber daya alam yang sifatnya given dan melimpah adalah modal awal untuk menguatkan ketahanan pangan. Hal tersebut dapat dicapai melalui penguatan sektor pertanian sebagai sebuah sektor strategis yang menjamin “kelangsungan hidup” manusia melalui kemampuannya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu pangan.
Selain sebagai penyedia bahan pangan, kontribusi sektor pertanian juga cukup besar sebagai penyedia lapangan kerja, penyedia bahan baku bagi industri, sumber devisa dan penyeimbang dalam usaha pelestarian lingkungan.
Belum Optimal
Plt. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Ir. Ardhi Kusno mengakui kalau sektor pertanian di Sumut sebenarnya sangat banyak menyerap tenaga kerja. Dalam hal produksi beras, Sumut berada pada urutan kelima setelah Jatim, Jateng, Jabar dan Sulsel.
“Hasil produksi pertanian kita sebenarnya masih belum optimal karena masalah pupuk dan ketidakseragaman musim tanam. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang berubah-ubah, imbas dari pemanasan global dan makin berkurangnya lahan pertanian karena dikonversi menjadi perkebunan atau perumahan,” paparnya.
Target 2009, lanjut Ardhi Kusno, untuk tanaman padi sawah 741.203 hektar dengan sasaran produksi 3. 298.624 ton. Padi gogo mencapai 64.628 hektar dan sasaran produksi 189.258 ton. Dengan demikian, target tanaman padi seluas 805.831 hektar dan sasaran produksi 3.487.882 ton. Rata-rata hasil produksi padi per hektar sekitar 45,99 kwintal per hektar atau setara dengan 4,599 ton per hektar.
“Upaya untuk meningkatkan hasil produksi padi Sumut masih tetap dilakukan, antara lain dengan mencetak sawah baru, penerapan teknologi terpadu, pertanaman sistem Legowo 4 : 1 dan penerapan Sistem Integrasi Padi Ternak(SIPT) yang mengarah ke pertanian organik,” tegasnya.
Gencarnya Distan Sumut dan petani untuk mewujudkan swasembada beras masih jauh dari yang diharapkan. Sumut berhasil menjadi lima besar sebagai penghasil beras, ternyata berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan masih banyak masyarakat kita yang kekurangan pangan dan menderita penyakit gizi buruk. Ini menjadi permasalahan baru bagi negara kita yang kaya akan sumber daya alam.
Jika melihat kebelakang, permasalahan kekurangan pangan mulai terjadi sejak terjadinya krisis moneter yang dimulai pertengahan tahun 1997, disertai kemarau kering serta bencana kebakaran hutan dan ledakan serangan hama belalang dan wereng coklat pada waktu itu telah menyebabkan penurunan produksi pangan secara nyata.
Penurunan produksi ini juga dipicu oleh kenaikan harga pupuk dan obat pemberantas hama yang cukup tinggi sehingga penggunaan sarana produksi pertanian mengalami penurunan. Biaya hidup petanipun meningkat akibat terjadinya kenaikan harga semua kebutuhan. Harga beras mulai merangkat naik sejak bulam Mei 1997 dan mencapai puncaknya sekitar Mei - Juni 1998.
Bantuan Pangan
Penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan semua kebutuhan biaya hidup, hilangnya sebagian besar sumber pendapatan masyarakat karena PHK melengkapi tekanan terhadap stabilisasi sistem pangan secara menyeluruh. Di beberapa daerah juga dikhabarkan telah terjadi rawan pangan, dan kesemuanya ini apabila tidak segera diambil tindakan untuk mengatasinya dikhawatirkan akan menimbulkan eskalasi kerawanan sosial yang lebih besar.
Menghadapi situasi yang demikian, maka pemerintah dalam sidang Kabinet tanggal 3 Juni 1998 telah memutuskan untuk membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan yang prinsipnya merupakan Food Crisis Center atau pusat penaggulangan krisis pangan. Langkah ini ditindak lanjuti dalam Rakor Ekuin tanggal 24 Juni 1998 yang membahas khusus mengenai mekanisme penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan, yang akhirmya sampai pada keputusan untuk melaksanakan program bantuan pangan melalui Operasi Pasar Khusus yang operasionalnya dilaksanakan oleh Bulog.
Penunjukan Bulog untuk melaksanakan program ini antara lain karena beberapa alasan seperti kesiapan sarana pergudangan, SDM dan stok beras Bulog yang tersebar di seluruh Indonesia, dan mekanisme pembiayaan yang memungkinkan Bulog mendistribusikan terlebih dahulu berasnya, kemudian baru ditagihkan kepada pemerintah. Oleh karena itu dengan penunjukan Bulog akan memungkinkan program bantuan pangan ini dapat segera dilaksanakan.
Program bantuan pangan yang dikemas dalam bentuk Operasi Pasar Khusus (OPK) ini juga menjadi rintisan program bantuan sosial lainnya dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Ada beberapa pertimbangan mengapa bantuan pangan ini diberikan dalam bentuk beras, antara lain karena beras merupakan pangan pokok mayoritas penduduk, dan porsi pengeluaran untuk pangan bagi penduduk miskin adalah cukup tinggi. Memang ada model bantuan lainnya yaitu dalam bentuk uang tunai, namun pola ini cukup rawan terhadap penyimpangan.
Pada saat munculnya program OPK, Indonesia memang belum memiliki model bantuan pangan yang mantap seperti di negara-negara maju (seperti pola food stamp di AS misalnya). Oleh karena itu maka pola OPK dianggap menjadi alternatif yang paling rasional. Namun dalam perkembangannya dengan masih akan adanya masalah kemiskinan, maka bantuan pangan OPK ini diharapkan dapat menjadi dasar/landasan model bantuan pangan dimasa-masa mendatang.
Setiap tahunnya program OPK dievaluasi dan terus melakukan penyempurnaan. Pada tahun 2002, nama program diubah dengan beras untuk keluarga miskin(Raskin) dengan tujuan agar lebih dapat tepat sasaran. Keluarga yang tidak miskin akan menjadi malu untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah Raskin. Program ini terus berjalan sampai dengan saat ini dengan mengikuti kemampuan subsidi yang dapat diberikan pemerintah kepada keluarga miskin dan perkembangan data keluarga miskin yang terus dilakukan penyempurnaan.
Belum Berpihak
Setelah berubah nama menjadi Raskin pun sebenarnya masih banyak “tikus-tikus” liar yang mengaku miskin, tapi ketika mengambil jatah beras menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat.
Harga yang ditetapkan pemerintah Rp. 1.600 per kg menjadi naik antara Rp. 1.800 sampai Rp. 2.000 per kg.
Alasan yang mereka peroleh adalah biaya pengangkutan dari titik distribusi ke Kelurahan atau sampai ke tangan masyarakat. Ke depan, pendataan masyarakat miskin perlu lebih jujur dan transparan. Selain itu, keberpihakan Pemkab atau Pemko terhadap masyarakat miskin masih jauh dari yang diharapkan. Seharusnya, Pemkab atau pemko menganggarkan biaya pengangkutan dalam mengalokasikan Raskin tersebut.
Menurut Kepala Divisi Regional (Kadivre) Perum Bulog Sumut Budi Wiyono permasalahan penyimpangan Raskin banyak yang salah sasaran sudah berada di luar tanggungjawab Bulog sebagai operator. Dalam kaitan ini, katanya masyarakat perlu tahu sampai dimana sebenarnya campur tangan Bulog dalam mendistribusikan beras untuk keluarga miskin.
“Alokasi dan penyaluran beras untuk kabupaten/kota di Sumut berdasarkan pagu yang telah ditandatangi oleh Gubsu Syamsul Arifin. Pagu Raskin tahun 2009 mencapai 168,789,960 ton untuk 28 kabupaten/kota (belum termasuk pemekaran). Permintaan beras setiap bulannya untuk Sumut mencapai 14,065,830 ton. Ini semua dialokasikan ke 937,722 rumah tangga sasaran (RTS) di 388 kecamatan di Sumut. Tugas Bulog sebagai operator mendistribusikan beras sampai ke 1.921 titik distribusi (TD) dengan harga Rp. 1.600 per kilogram. Pembagian beras selanjutnya diserahkan ke Pemkab atau Pemko setempat,” papar Budi Wiyono.
Sesuai dengan misi Bulog ke depan semakin dekat dan terbuka, lanjutnya Bulog sebagai pelayan publik dan operator siap menerima keluhan-keluhan masyarakat. “Jika dalam pembagian beras miskin, ada masyarakat yang mendapatkan beras rusak atau tidak layak untuk dimakan, segeralah melapor. Kita siap untuk menggantinya dengan beras yang baru. Karena, dalam penyalurannya pun kita bersinergi dengan pengawas, LSM dan stakeholder lainnya,” tandasnya.
Revitalisasi
Selain sebagai pelayan publik dan operator, kata Budi Wiyono Bulog juga ikut berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Untuk mengantisipasi stok beras, Bulog Sumut selalu menyiapkan stok untuk Raskin dan Non Raskin, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diperuntukkan untuk keadaan darurat seperti gempa, banjir dan yang lainnya. Untuk CBP minimal 200 ton per tahun dan di kabupaten/kota 100 ton per tahun, ada juga untuk perbekalan militer, lembaga pemasyarakatan, dinas sosial dan untuk transmigrasi.
Kemudian, peran Bulog dalam mewujudkan ketahanan pangan juga ada diatur dalam INPRES Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan perberasan, terkait dengan pelaksanaan pengadaan Dalan Negeri dan pengamanan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Untuk pembelian gabah, Bulog Sumut sudah 5 tahun tidak bisa membeli gabah dan beras hasil produksi petani Sumut. Karena harganya sudah berada diatas HPP. Ini menandakan nilai tukar petani di Sumut sudah lebih baik dari petani lainnya di Indonesia,” katanya.
Sebenarnya, untuk perwujudan ketahanan pangan di Indonesia, khususnya di Sumut seperti disampaikan Anggota DPD RI Asal Sumut Parlindungan Purba, SH,MM bisa dilakukan melalui revitaslisasi sektor pertanian. Revitalisasi sektor pertanian memiliki pengertian bahwa kita harus mulai untuk menempatkan sektor pertanian menjadi sektor andalan dalam melaksanakan pembangunan.
“Revitalisasi harus bersifat konprehensif di semua lini dimulai dari hulu produksi pangan yang meliputi ketersediaan modal, lahan, air untuk irigasi, benih, pupuk, pestisida dan sarana produksi lainnya. Kemudian, revitaslisasi juga harus dilakukan di penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian,” tandasnya.
Pada jalur distribusi, lanjut Parlindungan, Bulog bertanggungjawab untuk membeli gabah atau beras petani dengan HPP, menyalurkan Raskin ke setiap daerah dan yang terpenting adalah menjaga ketersediaan stok beras untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang terpenting lagi adalah sinergi antara semua pemerintah dan masyarakat akan mempercepat perwujudan ketahanan pangan.
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12616:peran-bulog-dalam-mewujudkan-ketahanan-pangan&catid=121:artikel&Itemid=159 |
| Raskin Diantar Sampai Titik Distribusi |
 Oleh JAMES P. PARDEDE
Alokasi beras untuk masyarakat miskin atau kerap disebut dengan Raskin sangat bermanfaat di 28 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara (belum termasuk daerah pemekaran baru).
Seperti diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 serta peraturan lainnya. Dimana, untuk penyaluran Raskin tersebut pemerintah telah menetapokan Bulog sebagai operatornya.
Seperti disampaikan Kasi Humas Divre Bulog Sumut Rusli, SE bahwa Bulog sebagai pelayan publik dan operator sekaligus komersil setiap bulannya selalu mendistribusikan Raskin sampai ke titik distribusi (TD).
Dalam hal penyaluran Raskin, lanjut Rusli, untuk tahun 2008 dengan Pagu 165.362,225 ton, direalisasikan 155.380,381 ton (93,96 persen) ke 944.972 Rumah Tangga Miskin-RTM (selanjutnya di 2009 diubah menjadi Rumah Tangga Sasaran-RTS) di 28 kabupaten /kota. Beras didistribusikan sampai ke 1.921 titik distribusi. Sementara untuk pembagian ke masyarakat (sasaran) dilakukan oleh pihak pemerintah setempat.
“Alokasi Raskin terbesar di Sumut diterima oleh Langkat menyusul Deli Serdang dan Kota Medan,” papar Rusli. Beras yang disalurkan ke masyarakat Sumut dibeli dari Jawa Timur, lanjutnya. Mengapa harus dari Jatim ? Sejak 5 tahun lalu sampai sekarang Bulog Sumut tidak bisa membeli gabah atau beras dari petani Sumut karena harganya sudah diatas HPP (GKP di petani Rp. 2.400, GKP di penggilingan Rp. 2.440, GKG di penggilingan Rp. 3.000, GKG di gudang Bulog Rp. 3.040 dan beras di gudang Bulog Rp. 4.600).
“Padahal, dengan harga HPP tersebut sebenarnya petani sudah untung. Hanya saja, harga gabah di Sumut sudah lebih mahal dari HPP. Ini menandakan nilai tukar petani di Sumut sudah lebih baik,” paparnya.
Untuk alokasi Raskin di 2009, sesuai dengan Pagu yang telah ditandatangani oleh Gubsu Syamsul Arifin sebesar 168,789,960 ton dengan distribusi per bulannya mencapai 14,065,830 ton. Sasaran RTS 937,722 (data dari BPS Sumut) yang tersebar di 388 kecamatan.
Penyaluran Raskin untuk Januari sampai April (14/4) sudah mencapai 29,253,143 ton. Dengan demikian dari pagu yang ditetapkan telah disalurkan sekitar 51,99 persen. Penyaluran Raskin ke daerah-daerah yang ada di Sumut untuk 2009 penerima Raskin terbesar masih tetap Kabupaten Langkat, disusul Deli Serdang, Kota Medan dan Nias.
Terkait dengan naiknya harga Raskin yang disalurkan ke RTS, dengan tegas Rusli mengatakan bahwa tugas Bulog hanya sebagai operator dan mendistribusikannya sampai ke titik distribusi dengan harga jual ke RTS Rp. 1.600 per kg. Masalah pembagian sampai ke konsumen dilakukan oleh pihak pemerintah setempat.
Permasalahan yang kemudian muncul adalah, seringkali beras yang sampai ke masyarakat harganya bervariasi dan cenderung dinaikkan. Kemudian masalah pembayaran dari kabupaten/kota sering tersendat. Sementara beras harus disalurkan setiap bulannya butuh biaya untuk operasional dan pembelian gabah sebagai stok. “Kalau ada beras berkutu dan rusak, segera koordinasikan dengan petugas di lapangan. Beras akan diganti,” tandas Rusli.
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12615:raskin-diantar-sampai-titik-distribusi&catid=121:artikel&Itemid=159 |
| Tak Ada Hari Libur untuk Pendistribusian Raskin |
 Oleh JAMES P. PARDEDE
Beras yang dibeli dari Jawa Timur untuk disalurkan dan sebagai stok di beberapa gudang Bulog Sumut ternyata proses pendistribusiannya tidak mengenal hari libur. Seperti disampaikan Kepala Gudang Bulog Mustafa Lukman P. Silitonga,SmHk, beras yang dikirim dari hasil pembelian Bulog Sumut ke Jatim atau Move Stok Nasional dari jatim ke Sumut tidak mengenal hari.
“Kadang-kadang kapal yang mengangkut beras sampai di Belawan malam hari, truk pengangkut barang sudah stand by di sana untuk menyimpannya di beberapa gudang transit sebelum disalurkan sebagai Raskin atau kebutuhan stok lainnya. Tidak ada istilah hari libur untuk pendistribusian beras Bulog ini,” paparnya.
Dalam proses pendistribusiannya, lanjut Lukman Bulog memberdayakan ratusan pekerja (padat karya) untuk mengangkat beras dari truk ke gudang dan menyusunnya dalam stapel (tumpukan). Jumlah pekerja di gudang Mustafa ada 4 Mandor Besar dan Mandor Besar menunjuk Mandor Gang dan mandor gang memiliki 10 sampai 15 orang anggota. Kalau pendistribusian lumayan banyak, dalam satu hari bisa bekerja 60 sampai 90 orang.
Untuk bongkar beras dari truk dan menyusunnya di stapel, pekerja bisa menghabiskan 200 sampai 300 ton dalam satu hari. Perhitungan upah Rp. 11.000 per ton. Upah terbesar yang mereka peroleh adalah pada saat pengeluaran dari gudang ke truk. Dalam satu hari bsia 300 sampai 500 ton (penghasilan mereka untuk dibagi bisa mencapai Rp. 5,5 juta).
“Dalam proses pendistribusian beras saja sudah banyak orang yang bisa diberdayakan dan mendapatkan penghasilan. Mungkin, kalau mereka bekerja di luar dengan profesi yang sama gajinya jauh lebih rendah dengan yang ada di Bulog. Selain kontinu, suasana kerja juga lebih kondusif,” papar Lukman.
Terkait dengan stok, lanjutnya, saat ini stok yang ada di gudang sekitar 7.000 ton. Dan ini akan terus bergerak untuk kebutuhan Raskin dan kebutuhan lainnya. Dalam satu gudang ada 12 stapel, 8 stapel kecil (2.600 ton per stapel) dan 4 stapel besar (3.200 ton per stapel),” tegasnya.
Dalam kunjungan Analisa ke gudang tersebut, terlihat beberapa pekerja sedang memuat beras ke dalam truk. Menurut supir truk, beras tersebut adalah Raskin untuk disalurkan ke titik distribusi di Kecamatan Hamparan Perak sebanyak 21 ton.
Pendistribusian beras untuk masyarakat miskin hanya kita lakukan sampai titik distribusi. Semua biaya pengangkutan dan biaya lainnya ditanggung oleh Bulog. Tetapi setelah ada berita acara serah terima dari Bulog ke pemerintah setempat, maka tanggungjawab selanjutnya ada di tangan Pemkab atau Pemko. “Berita acara serah terima adalah panduan kita untuk menagih uang beras Raskin yang telah disalurkan ke RTS dengan harga Rp. 1.600 per kilogram,” katanya.
Sementara itu, salah seorang pekerja di Gudang Mustafa tersebut Arah Yunus Waoma (23) menegaskan bahwa ia sudah bekerja di gudang tersebut sejak tahun 2000. Dari hasil kerjanya selama ini, ia memutuskan untuk kuliah di Fakultas Teknik Universitas Sisingamangaraja Medan. “Sekarang sudah semester 6 dan kuliahnya berjalan sore hari. Pagi sampai jam 3 sore bekerja di Gudang Bulog Mustafa,” jelasnya.
Anak pertama dari tiga bersaudara ini mengatakan bahwa penghasilannya sebagai pekerja harian di Gudang Bulog bisa mencapai Rp. 600 per bulan. Dan uang tersebut ia gunakan untuk uang kuliah dan membantu orangtua.
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12614:tak-ada-hari-libur-untuk-pendistribusian-raskin&catid=121:artikel&Itemid=159 |
Sekali Merengkuh Dayung Dua Tiga Pulau Terlampaui
Oleh : James P. Pardede
Menikmati
keindahan alam Danau Toba sangat mengasyikkan. Saya dan keluarga dengan mengendarai mobil rental berbahan bakar bensin melintasi kawasan tersebut seraya berdecak kagum betapa luar biasanya ciptaan Tuhan. Setelah berpuas diri menikmati keindahan alam Danau Toba di kota Parapat, perjalanan kami lanjutkan menuju kota Tarutung, Tapanuli Utara untuk mengunjungi keluarga sekaligus berwisata.
Memasuki kota Balige, ibukota Toba Samosir saya diingatkan isteri untuk melihat indikator BBM apakah masih cukup sampai ke Tarutung atau tidak. Saya jadi teringat, di Balige kan ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Pasti Pas.
"Kita isi minyak di SPBU itu aja, itu kan SPBU Pasti Pas," kata isteri saya seraya menunjuk SPBU Pasti Pas di kota Balige.
Gayung bersambut, ternyata isteri saya juga sudah tahu kalau saya punya niat untuk mengisi BBM di SPBU Pasti Pas Balige. Memasuki kawasan SPBU Pasti Pas di Jalan Patuan Nagari, saya terkesan dengan layanan operatornya. Senyum, salam dan sapa (3S) terealisasi di sana. Setelah isi minyak, kami rehat sejenak sambil belanja makanan ringan di mini marketnya.
Saya menarik nafas panjang dan menggerak-gerakkan tubuh sekadar menghilangkan rasa penat selama mengemudi dari Medan. Pandangan saya tiba-tiba tertuju pada sarana pendukung lainnya di SPBU Pasti Pas tersebut. Seperti car wash, ganti oli, toilet yang bersih, fasilitas air dan angin serta studio foto. Kalau lapar, tinggal singgah aja dan menikmati suguhan menu Toba Corner Restaurant yang ada di lantai dua.
Setelah puas dengan suasana di SPBU Pasti Pas bernomor 14.223.305 tersebut, kami sekeluarga melanjutkan perjalanan ke Tarutung. Pulang dari kota Tarutung, kami singgah lagi di SPBU Pasti Pas di kota Balige tersebut untuk isi BBM dan belanja makanan ringan sebagai bekal selama di perjalanan pulang ke Medan.
Fasilitas Lengkap
Minggu ketiga November lalu, pulang shopping dari salah satu pusat perbelanjaan di kota Medan kami sekeluarga menaiki taksi Expres. Saat masuk taksi, supir menyetel argo dan menghidupkan AC penyejuk ruang kabin.
Perbincangan hangat dengan sang supir pun terjalin. Perkenalan terjadi, sang supir ternyata bernama Indra (47) dan sudah bekerja menjadi supir taksi selama puluhan tahun.
Saat bertanya tentang tanggapannya terhadap SPBU Pertamina Pasti Pas, dengan menggebu-gebu sang supir memaparkan pengalamannya.
"Saya sangat senang kalau isi BBM di SPBU Pasti Pas. Selain pelayanannya memuaskan, fasilitas pendukungnya juga lengkap, tarikan mesin juga terasa lebih pas karena kadar oktannya sempurna," papar Indra.
Kalau isi BBM di SPBU yang bukan Pasti Pas, lanjutnya terasa ada perbedaan dalam hal kepastian ukuran BBM yang masuk ke tangki mobil. Mungkin karena sudah terbiasa mengemudikan taksi jadi tau kalau minyak itu di isi sekian liter, pasti ukurannya sudah tahu di indikator bahan bakar.
"Saya terbiasa isi BBM di SPBU Pertamina Pasti Pas Jalan Brigjen Katamso Medan. Pengisian BBM selalu saya lakukan di pagi hari sebelum matahari terbit untuk menghindari penguapan bahan bakar. Kalau masih pagi, biasanya volume penguapan masih sangat kecil," tandas ayah dua anak ini.
Keistimewaan SPBU ini, lanjut Indra, kalau operatornya lupa tersenyum atau mengucapkan terimakasih, kita bisa mendapatkan air mineral gratis.
Lain lagi pengakuan Citra E. Capah yang sehari-hari bertugas sebagai Camat Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. Setiap kali isi BBM ia tidak pernah memerdulikan apakah SPBU tersebut sudah memperoleh sertifikat Pertamina Pasti Pas atau belum. Karena, berdasar pengalamannya mengisi BBM ada juga operator SPBU yang nakal dengan sengaja menyuruh kendaraan agak jauh dari mesin pengisian BBM dan ekor mobil yang tepat berada di depan mesin.
"Ada dugaan dengan menjauh dari mesin kita tidak bisa melihat lagi berapa sebenarnya volume minyak yang sudah diisi ke tangki. Apakah pas atau malah berkurang," jelasnya.
Itu sebabnya, kata Citra, setiap kali isi minyak kita harus upayakan untuk turun atau bisa melihat angka yang tertera di mesin pengisian BBM. Karena, bisnis SPBU ini kan menyangkut masalah kepercayaan. Kalau kepercayaan kita selama ini dinodai oleh oknum tak bertanggungjawab, sudah pasti ke depan kita tidak akan percaya lagi dengan oknum tersebut bahkan SPBU tempat ia bekerja pun akan kita tinggalkan.
"Memang, di beberapa SPBU yang dikunjungi, sudah menemukan yang namanya 3 S dan ucapan ‘dimulai dari nol’ setiap kali pengisian BBM. Ini perlu dipertahankan. Karena, ke depan persaingan di sektor ini juga semakin ketat. Kalau tidak dimulai dari sekarang, mau kapan lagi. Jangan sampai investor asing yang berhasil merebut simpati masyarakat lewat pelayanan prima mereka," tegasnya.
Pembenahan
Sementara itu, Pengusaha SPBU No. 14.201.1126 Jalan Brigjen Katamso Medan, Hunjaya Tiopan mengatakan bahwa ke depan SPBU tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengisian bahan bakar. Sudah saatnya SPBU juga dilengkapi beberapa fasilitas pendukung yang bisa memanjakan konsumen.
Menikmati fasilitas di SPBU ini rasanya seperti bukan di stasiun pengisian bahan bakar. Ada ATM, mini market, restoran dan car wash. Tak perlu heran kalau Hunjaya Tiopan memilih konsep Customer Satisfaction.
Lantas, satu pertanyaan tiba-tiba terlintas di benak saya. Mengapa harus ke SPBU Pasti Pas ? Isteri saya pernah berkomentar, SPBU Pasti Pas itu sarana pendukungnya lumayan lengkap, toiletnya bersih dan operatornya lebih ramah.
Walaupun kenyataan di lapangan ada juga SPBU yang belum mendapatkan sertifikat Pertamina Pasti Pas tetapi memiliki pelayanan yang bagus. Seperti di SPBU Jalan Gajah Mada (bersebelahan dengan Wong Solo Medan). Suatu waktu saya pernah mengisi BBM di SPBU tersebut, 3S sudah jalan dan ucapan ‘dimulai dari nol’ saat mengisi BBM ke tangki juga sudah terlontar. Kata terimakasih juga terlontar saat konsumen hendak beranjak meninggalkan SPBU.
Menurut pengusaha SPBU Jalan Gajah Mada Layari S Kaban, penawaran dari Pertamina sudah ada dan kita juga sudah mengajukan beberapa persyaratan yang sudah dipenuhi, operator pun sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan. Beberapa fasilitas pendukung sudah disiapkan.
"Sampai hari ini, pembenahan-pembenahan masih terus dilakukan. Standart pelayanan yang dianjurkan Pertamina secara kontinu diupayakan," paparnya.
SPBU yang beroperasi 24 jam ini terlihat ramai disinggahi oleh bus-bus besar dan kendaraan bermotor lainnya. Seperti harapan Layari, SPBU miliknya akan berupaya untuk mendapatkan sertifikat Pertamina Pasti Pas. Ini semua demi untuk memberikan layanan terbaik bagi konsumen.
Tidak hanya Layari, beberapa pengusaha SPBU di Region I (meliputi Sumatera Utara, NAD, Riau dan Sumbar) juga sangat mengharapkan SPBU milik mereka mendapat pengakuan dari lembaga Intertek sebagai lembaga audit yang dipercayakan Pertamina untuk menilai SPBU apakah layak atau tidak mendapatkan sertifikat Pasti Pas.
General Manager Pemasaran BBM Retail Region I PT Pertamina (Persero) B. Trikora Putra lewat Asistent Manager External Relation Fitri Erika di kantornya mengatakan bahwa target SPBU Pasti Pas di Region I sebanyak 112 SPBU. Akan tetapi, berdasarkan data up date sudah ada 114 SPBU yang mendapat sertifikat Pasti Pas. Dari 114 SPBU Pasti pas di Regin I, 47 diantaranya berada di beberapa Kabupaten/Kota Sumatera Utara.
"Berdasarkan pengakuan dari pengusaha SPBU yang sudah mendapatkan sertifikat pasti pas, omzet mereka bisa meningkat dari sebelumnya," papar Fitri Erika.
Unik dan Berbeda
Program "Pertamina Way dan Pasti Pas menjadi salah satu upaya Pertamina dalam meningkatkan layanan. Karena, kepuasan pelanggan merupakan hal terpenting dalam mengukur keberhasilan suatu program.
Tahap awal yang dilakukan, lanjut Erika, Pertamina menawarkan program Pasti Pas kepada pengusaha-pengusaha SPBU. Respon mereka sangat positif. Pertamina juga akan memfasilitasi SPBU dalam pelatihan-pelatihan operator dan pemberian pakaian seragam di lapangan.
"Untuk mendapatkan sertifikat Pasti Pas, SPBU harus lolos audit kepatuhan standard pelayanan yang ditetapkan oleh Pertamina. Audit ini mencakup standard pelayanan, jaminan kualitas dan kuantitas, kondisi peralatan dan fasilitas, keselarasan format fasilitas dan penawaran produk serta layanan tambahan. Setelah mendapat sertifikat Parti Pas, SPBU masih akan tetap diaudit secara berkala. Jika tidak lolos, sertifikat akan dicabut," jelas Erika.
Terkait dengan masih adanya keluhan dalam pelayanan, Erika menegaskan bahwa manusia di muka bumi ini tak luput dari kesalahan. Namun demikian, kesalahan itu bisa diminimalisir jika ada kemauan untuk berubah. Karena, bisnis ini mengedepankan rasa kepercayaan, maka jangan coba-coba menodai kepercayaan konsumen.
Memang, secara kasat mata program Pasti Pas telah menyulap SPBU menjadi tempat yang unik dan berbeda dari fungsi awalnya. Bukan sekadar isi BBM, SPBU Pasti Pas senantiasa memanjakan konsumen dengan beragam layanan.
Pelayanan dengan senyum, salam dan sapa kini tak sulit lagi ditemui oleh pemilik kendaraan ketika mengisi BBM di SPBU. Bahkan, di beberapa SPBU yang berlogo Pasti Pas, dari sisi kualitas dan kuantitas BBM yang dibeli konsumen sudah mendapatkan kualitas yang pas, ukuran yang pas dan layanan yang pas.
Ke depan, untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, beberapa SPBU yang belum memperoleh sertifikat Pasti Pas akan berlomba-lomba dalam meningkatkan kinerja dan layanannya. Memperoleh sertifikat Pasti Pas mungkin tak begitu banyak kendala, tapi yang terpenting adalah bagaimana mempertahankannya.
Di beberapa kota besar, sejumlah SPBU sudah melakukan diversifikasi usahanya agar bisa memberikan layanan yang terbaik kepada konsumennya. Beberapa SPBU sudah ada yang menyediakan tempat pijat refleksi, car wash, cafe, mini market, ATM, isi air dan angin gratis serta layanan lainnya.
Dengan beragam layanan tersebut, konsumen semakin dimanja. Sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui. Konsumen datang ke SPBU tak hanya sekadar isi BBM, tapi juga bisa santai sejenak di cafe, pijat refleksi seraya menunggu mobil di car wash atau ganti oli. Tak hanya itu, ke depan SPBU bisa jadi alternatif bagi keluarga sebagai tempat rekreasi atau makan malam keluarga.
UMKM, Tak Butuh Janji Tapi Solusi
Oleh : James P. Pardede
Sudah
lebih sepuluh tahun Misliani Tanjung (36) berjualan koran, tabloid, majalah, rokok, permen dan jajanan lainnya di Jalan Balai Kota Medan (Simpang Jalan Tembakau Deli). Setiap hari ia bisa mengantongi untung untuk tambahan biaya hidup bersama suami dan dua anaknya.
"Sejak gadis saya sudah berjualan sampai menikah dan punya dua anak," katanya saat ditemui di lokasi usahanya di pinggiran jalan Balai Kota Medan.
Dengan bermodalkan mobil tua yang sudah butut (Daihatsu Hijet 55 keluaran tahun 70-anyang mesinnya tak berfungsi lagi), Misliani tetap ramah dalam melayani pembeli. Mobil bekas yang ia gunakan sebagai tempat berjualan merupakan warisan dari kakaknya.
Menurut pengakuan Misliani, selama berjualan di kawasan jalan protokol yang ramai dilintasi kendaraan bermotor tersebut banyak suka duka yang ia hadapi. Kucing-kucingan dengan petugas penertiban dan polisi pamong praja sudah sering terjadi. Duka lainnya, kalau hujan lebat dan cuaca kurang mendukung, omzet bisa berkurang.
Sebenarnya, kata Misliani, ia memiliki kerinduan untuk mendapatkan bantuan dari perbankan untuk mengganti mobil butut yang ia tempati sekarang dengan mobil pick-up baru yang bisa dirancang sedemikian rupa menjadi warung berjalan dan bisa dipindah-pindahkan dengan mudah.
"Kalau yang ada sekarang sudah kurang nyaman dan sempit," tandasnya.
Kenapa tidak mencoba mengajukan kredit ke bank ? Demikian pertanyaan yang terlontar dari Analisa.
"Mana mungkin bank mau mengasihkan kredit sama usaha kecil seperti kami ini. Padahal, kalau saja ada bank yang mau memberikan pinjaman dan pendampingan, mungkin masih bisa meningkat dari yang sekarang, " tegasnya.
Apa yang dihadapi Misliani hampir sama dengan Marni (30) yang sudah bertahun-tahun menggeluti usaha berjualan nasi dan lontong untuk sarapan pagi, sore harinya usaha berjualan mie goreng, nasi goreng diteruskan suaminya.
Membuka usaha di kawasan perumahan Komplek Kejaksaan Simpang Selayang Medan, Marni masih menyewa rumah sederhana berdinding tepas dan papan serta beratapkan seng.
Walau dengan kondisi yang serba darurat tersebut, Marni bersama suaminya terus berupaya untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Ditengah kondisi seperti itu pun, Marni masih sempat untuk menanamkan kebiasaan menabung kepada anaknya agar kelak setelah mereka dewasa bisa belajar hidup mandiri.
Niat untuk pengembangan usaha, menurut pengakuan Marni ia masih enggan mengajukan kredit ke perbankan. Terlalu rumit dan harus ada agunan. Sementara mereka hanya tinggal di rumah kontrakan dan usaha yang mereka geluti pun boleh dikata masuk dalam kategori usaha mikro kecil menengah yang sangat sederhana.
Belum Penuh
Dua jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dipaparkan diatas boleh dikatakan jadi gambaran (wajah) jutaan UMKM yang ada di Indonesia. Banyak dari mereka yang tidak mengerti bagaimana untuk mendapatkan akses bantuan kredit dari perbankan. Namun demikian, banyak juga yang berhasil mendapatkan link ke perbankan. Pendampingan dari pemerintah, pihak swasta atau lembaga lainnya pun belum sepenuhnya bisa menyentuh keinginan UMKM.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, persoalan utama yang dihadapi UMKM saat ini adalah keberpihakan pemerintah yang belum penuh untuk memberikan pendampingan dan pembinaan. Beberapa perbankan pun masih enggan untuk menyalurkan kreditnya ke sektor ini. Padahal, sektor UMKM sudah teruji menjadi salah satu sektor yang tahan terhadap terpaan badai krisis moneter di tahun 1997 yang lalu. Sektor ini banyak yang tetap bertahan dan terus melangkah walau perlahan.
Kemudian persoalan cukup krusial adalah mayoritas pengusaha UMKM tidak bankable (tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kredit dari bank). Terutama kepada pengusaha pemula yang tanpa pengalaman, tanpa pembukuan dan administrasi usaha memadai serta belum adanya konsep usaha sehingga kurang memiliki jaminan kredit (collateral).
Pemerhati permasalahan ekonomi kecil dan menengah di Sumatera Utara, dr. Sofyan Tan menegaskan bahwa tahun ini sebenarnya ada prospek yang baik terutama untuk sektor UMKM. Jika melihat trend yang terjadi belakangan ini, beberapa perbankan swasta sangat gencar untuk menggulirkan bantuan kredit kepada pengusaha UMKM.
Untuk mendukung upaya ini, lanjut Sofyan Tan pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan birokrasi dan memperkecil aturan-aturan yang memberatkan pelaku UMKM.
Selain itu, tambahnya, pemerintah harus ikut berperan dalam menjembatani pelaku UMKM dalam mendapatkan bantuan kredit dari perbankan. Dengan cara ini, UMKM bisa bangkit dan ikut meningkatkan perekonomian bangsa.
Setiap pelaku UMKM sangat membutuhkan informasi dan sosialisasi tentang bagaimana pengurusan ijin-ijin untuk kelangsungan dan pengembangan usaha mereka. Mereka juga sangat mengharapkan adanya kejujuran dan transparansi dari instansi terkait tentang biaya-biaya yang harus mereka keluarkan.
UMKM memang tidak bisa dilihat sebelah mata. Seperti kita ketahui, UMKM adalah sektor yang paling fleksibel dalam menyerap tenaga kerja secara cepat dan alamiah dibandingkan sektor lain. Jumlah yang banyak serta sebaran yang merata, menjadikan sektor ini tidak hanya mampu menciptakan pertumbuhan namun sekaligus mengurangi disparitas antar daerah.
Ketahanan yang Relatif
Peran UMKM dalam perekonomian domestik semakin meningkat terutama setelah krisis 1997. Di saat perbankan menghadapi kesulitan untuk mencari debitur yang tidak bermasalah, UMKM menjadi alternatif penyaluran kredit perbankan. Berdasarkan statistik BPS tahun 2000, UMKM (kurang lebih 40 juta unit) mendominasi lebih dari 90 persen total unit usaha dan menyerap angkatan kerja dengan prosentase yang hampir sama.
Data BPS juga memperkirakan 57persen PDB bersumber dari unit usaha ini dan menyumbang hampir 15persen dari ekspor barang Indonesia. Ditinjau dari reputasi kreditnya, UMKM juga mempunyai prestasi yang cukup membanggakan dengan tingkat kemacetan kredit yang relatif kecil. Pada akhir 2002, kredit bermasalah UMKM (non-performing loan/NPL) hanya 3,9 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan total kredit perbankan yang mencapai 10,2 persen.
Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemberian kredit ke UMKM merupakan salah satu upaya dalam rangka penyebaran risiko perbankan, sementara suku bunga kredit UMKM sesuai dengan tingkat bunga pasar sehingga bank akan mempunyai margin yang cukup.
Sektor ini mempunyai ketahanan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan usaha besar karena kurangnya ketergantungan pada bahan baku impor dan potensi pasar yang tinggi mengingat harga produk yang dihasilkan relatif rendah sehingga terjangkau oleh golongan ekonomi lemah.
Namun demikian, UMKM juga mempunyai karakteristik pembiayaan yang unik, yakni diperlukannya ketersediaan dana pada saat ini, jumlah dan sasaran yang tepat, prosedur yang relatif sederhana, adanya kemudahan akses ke sumber pembiayaan serta perlunya program pendampingan (technical assistance).
Dibalik ketangguhan puluhan juta UMKM di atas, upaya pengembangan UMKM masih menjumpai berbagai kendala seperti pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, skala dan teknik produksi yang rendah serta masih terbatasnya akses kepada lembaga keuangan, khususnya perbankan.
Solusi Usaha
Ditengah kondisi seperti sekarang ini, beberapa perbankan mulai mengurangi porsi pemberian kredit ke koorporasi dan mengalihkannya ke sektor ritel khususnya usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini dilakukan oleh beberapa perbankan karena UMKM dianggap mempunyai peranan dan potensi yang sangat besar.
Salah satu dari sekian banyak perbankan yang saat ini serius untuk menyalurkan bantuan kredit kepada sektor UMKM adalah PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII). Sebagai wujud nyata kepedulian lembaga keuangan ini terhadap perkembangan ekonomi kecil, salah satu produk yang ditawarkan untuk UMKM adalah BII Suka (Solusi Usaha Kecil Anda) yang ditujukan khusus untuk pengusaha kecil dan menengah.
Komitmen BII untuk kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai saluran pendistribusian kredit kepada bisnis UKM melaluilinkage program, telah berhasil memenangkan penghargaan Kriya Pranala Pratama Award dari Bank Indonesia pada awal Maret 2008 lalu. Kriya Pranala Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh BI bagi bank umum yang melaksanakan linkage program dalam penyaluran kredit usaha mikro kecil bekerjasama dengan BPR.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana penghargaan diberikan berdasarkan kategorisasi aspek-aspek tertentu, pada tahun 2007 penilaian dilakukan secara komprehensif mencakup aspek-aspek tertinggi dalam plafond, terbesar dalam outstanding, terluas dalam coverage area, dan terbanyak bekerja sama dengan BPR.
Presiden Direktur BII, Henry Ho pernah mengatakan bahwa kinerja mereka saat ini sangat menjanjikan dan sesuai dengan harapan. Perkembangan yang pesat telah terealisasi dalam peningkatan kredit inti dan simpanan serta membaiknya penyisihan kerugian kredit.
Meskipun inflasi terus meningkat sejak akhir tahun 2007, biaya-biaya dapat dikendalikan dengan baik.Ketidakpastian yang berkelanjutan dalam pasar uang dunia dan tekanan persaingan yang kuat, ketatnya spread kredit, tekanan inflasi dengan kenaikan harga pangan dan minyak yang bisa berdampak pada keseluruhan kinerja ekonomi secara luas dan industri perbankan di Indonesia.
Dalam hal penyaluran kredit ke UMKM, beberapa perbankan termasuk BII pastilah akan tetap mengedepankan unsur kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Tidak lantas semua UMKM bisa dibiayai. Perbankan juga melakukan klasifikasi terhadap UMKM yang layak dan tidak layak dalam memperoleh kucuran kredit. Bank Indonesia selaku penjaga gawang inflasi diharapkan ikut mengawasi dan mensosialisasikan hal ini ke berbagai pihak.
Karena untuk penyaluran kredit ini pun, banyak elemen penting yang harus diperhatikan oleh pelaku UMKM. Dari beberapa elemen penting yang perlu mendapat perhatian tersebut, salah satu diantaranya adalah permasalahan kesiapan SDM yang berkecimpung dalam UMKM tersebut.
Menagih Janji
Pada sebuah kesempatan Menneg Koperasi dan UKM Drs. Suryadharma Ali mengatakan bahwa selama ini pelaku UMKM sering dipersepsikan sebagai pelaku usaha yang miskin, bodoh, malas, dan tidak efesien. Pelaku UMKM juga dinilai kurang produktif, pasif dan skeptis, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalahnya, selain meminta bantuan material.
Di antara titik kelemahan UMKM tersebut, kata Suryadharma Ali, adalah bukti ketidakmampuan mereka mengorganisasikan diri sehingga mampu melakukan tindakan kolektif secara produktif, efektif, dan efesien. Ketidakmampuan ini disebabkan lemahnya kemampuan manajerial dan vested interest (kepentingan pribadi) para pelaku UMKM itu sendiri.
Terkait dengan pentingnya peningkatan kualitas SDM pelaku UMKM antara lain terbentur pada minimnya program bantuan seperti modal, peningkatan kapasitas serta lemahnya koordinasi antara lembaga dalam memberikan pendidikan bagi pelaku UMKM. Hal ini juga terpaut dengan minimnya alokasi anggaran dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendidik dan melatih mereka.
Andai saja pemerintah mau memberikan pendampingan dan pembinaan kepada beberapa pelaku UMKM, seperti Misliani Tanjung dan Marni yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan bantuan dana (kredit) dari perbankan. Barangkali, cita-cita mereka untuk mengembangkan usaha sudah tertanam selama bertahun-tahun.
Namun sampai hari ini, belum ada satu lembaga keuangan atau dampingan dari pemerintah untuk mengubah nasib mereka. Yang jelas, jutaan UMKM yang tahan terhadap terpaan krisis masih menagih janji manis dari pemerintah. Selama ini mereka sudah bosan mendengar janji-janji manis tersebut. Mereka, tak butuh janji tapi solusi.
Upaya Pengembangan UMKM
Tak Cukup Hanya Kondusif
Oleh : James P. PardedeJika memperhatikan kondisi bangsa seperti sekarang ini, dimana di awal tahun 2008 kemarin, ada prediksi dari beberapa pakar yang mengatakan bahwa tahun 2008 nanti prospek investasi masih mengarah ke sektor industri, niaga, properti dan pariwisata. Investasi di dalam negeri menjadi kunci utama proses pemulihan ekonomi, akan tetapi investasi masih terus menghadapi berbagai persoalan. Dari persoalan regulasi sampai soal keamanan sosial politik.
Melalui Inpres No. 6 Tahun 2007, tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, terhadap pertumbuhan UKM bisa membantu kondisi perekonomian nasional. Untuk itu semua pihak harus turut membina UMKM, bukan sebaliknya malah menghambatnya.
Mengamati kembali perkembangan perekonomian tahun ini, kita bisa sedikit berbangga karena di tahun ini ada banyak juga perubahan yang terjadi di Indonesia. Walaupun pada akhirnya kita masih dihadapkan pada masalah kemiskinan dan pengangguran.
Kita mengakui kalau di tahun ini ada penurunan investasi akibat dari berbagai persoalan seperti tidak tersedianya pasokan energi untuk kelangsungan sebuah usaha. Padahal, ketika kita mengundang investor untuk menanamkan investasinya di beberapa daerah, kita tidak sadar kalau negara kita sebenarnya tidak siap untuk menyediakan lahan investasi bagi mereka.
Beberapa daerah pun menjadi raja di daerahnya sendiri. Terutama sejak bergulirnya Otonomi Daerah 1999, kabupaten/kota sudah mempunyai kekuatan untuk mencari investor. Telah banyak contoh kisah sukses investasi di beberapa kabupaten dan kota.
Untuk menjaring para investor, banyak evaluasi yang harus dilakukan para pelaksana kekuasaan di daerah. Mereka harus lebih memahami kondisi yang diinginkan kalangan dunia usaha. Daerah juga harus segera menghilangkan watak untuk menggenjot pendapatan asli daerah dari pajak. Dimana hal ini dalam jangka pendek memang memberi keuntungan bagi pemerintah daerah. Namun seterusnya akan membawa dampak bagi stagnannya perekonomian daerah.
Kepastian Hukum
Dalam upaya mengundang investor ke beberapa daerah, seharusnya daerah harus siap dalam beberapa faktor. Antara lain faktor kelembagaan, terutama dalam masalah kepastian hukum, apratur dan pelayanan pemerintah daerah. Termasuk juga potensi ekonomi dan struktur ekonomi di tiap-tiap daerah.
Faktor lainnya adalah faktor sosial politik, keamanan dan budaya daerah setempat, faktor tenaga kerja dan produktivitas terutama dalam masalah ketersediaan tenaga kerja, biaya tenaga kerja dan produktivitas serta kualitas tenaga kerja di setiap daerah.
Pada faktor infrastruktur, hal-hal yang perlu diperhitungkan adalah masalah ketersediaan infrastruktur fisik dan kualitas infrastruktur fisik yang ada di masing-masing daerah.
Selama lima tahun berjalannya otonomi daerah di negeri ini, upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif di sebagian daerah masih menemui sejumlah kendala. Salah satu kendala yang sering muncul adalah kehadiran sejumlah peraturan daerah (perda) bermasalah dan distorsi bagi kegiatan dunia usaha serta investasi. Permasalahan tersebut muncul baik dari sisi regulasi perizinan yang berbelit-belit maupun berupa aneka pungutan pajak dan retribusi yang tak wajar. Akibatnya, biaya berbisnis melonjak tajam.
Sejak pemberlakuan otonomi daerah, diakui atau tidak ternyata banyak menimbulkan dampak negatif. Meski pada saat yang bersamaan juga harus diakui tidak sedikit daerah yang mampu menjadikan otonomi daerah sebagai instrumen bagi peningkatan investasi didaerahnya. Di sisi lain, banyak investor asing mengeluhkan sulitnya sistem birokrasi perizinan yang harus dihadapi.
Menilik soal perizinan investasi, keberadaan perda yang tidak mendukung investasi memang menjadi persoalan klasik yang dikeluhkan beberapa tahun terakhir ini. Tak jarang keluhan juga banyak disampaikan kalangan swasta yang menggerutu karena diwajibkan membayar berbagai pungutan dan retribusi yang tidak masuk akal secara bisnis. Padahal, untuk berinvestasi di daerah terpencil, modal yang dibutuhkan jauh lebih tinggi daripada daerah maju.
Perhatian
Beberapa pengamat memprediksikan bahwa tahun ini tetap akan ada pemulihan daya beli dari masyarakat. Tak hanya itu, beberapa perbankan juga akan gencar dalam menyalurkan kreditnya terutaka terhadap pelaku UMKM.
Permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang setiap tahunnya selalu menjadi perbincangan hangat juga perlu menjadi prioritas dalam memperbaiki iklim investasi yang kondusif di Sumut.
Sektor UMKM, yang dalam sejarahnya sangat tahan terhadap badai krisis juga perlu mendapat perhatian pemerintah. Krisis ekonomi global yang terjadi di Amerika Serikat belum begitu berpengaruh terhadap sektor usaha kecil ini.
Upaya untuk pengembangan sektor UMKM ini tak cukup hanya menciptakan suasan kondusif, mereka juga sangat membutuhkan dana dan pendampingan untuk pengembangan usahanya.
Pola pendekatan pemberdayaan UMKM ada 4, yaitu : Pola Pendekatan dalam pemberdayaan UMKM, Pola Klaster, pola Kemitraan dan Pola Business Development Service/Provider (BDSP) dimana masing-masin pola ini memiliki sasaran yang ingin dicapai.
Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.6 Tahun 2007 menekankan pada empat aspek pokok yaitu peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan dan SDM, peningkatan peluang pasar dan reformasi peraturan untuk memberdayakan sektor UMKM.
Tenyata, porsi penyaluran kredit UMKM tahun 2007 saja menurun dari 99,5% menjadi 99,3 persen. Perbankan mulai melirik sektor usaha berat. Padahal sektor UMKM seharusnya lebih diperhatikan karena sektor tersebut menyerap 96,1% dari jumlah tenaga kerja yang ada, sementara sektor usaha berat hanya menyerap 3,8-3,9 persen.
Berbenah Diri
Selama ini UMKM selalu berkeluh kesah sulitnya mendapat kucuran kredit, karena selain bunganya yang relative tinggi juga sulitnya persyaratan yang diterapkan dengan dalih faktor kehati-hatian perbankan (prudential banking). Sementara, perbankan membela diri dengan menuding UKM tidak memiliki kesungguhan dan daya juang untuk memenuhi segala persyaratan perbankan.
Disi lain, UMKM pun sebenarnya harus berbenah diri. Meningkatkan kualitas manajemen dan administrasinya, supaya setiap usulan pemohonan kredit yang diajukannya menjadi eligible dan bankable.
Yang pasti hubungan tidak harmonis antara UMKM dengan perbankan bukanlah hubungan yang ideal. Perbankan akan menghadapi kesulitan jika tak mampu menggulirkan dananya sesuai target yang diharapkan. Toh, bank juga harus memenuhi kewajiban membayar bunga kepada nasabah atau pihak ketiga lainnya. Di lain pihak, peranan perbankan selalu dibutuhkan oleh UMKM, karena untuk memperbesar kapasitas usahanya UMKM tentu tidak bisa hanya mengandalkan modalnya sendiri.
Pengembangan Agribisnis Berdasarkan Potensi Daerah
Oleh : James P. Pardede
Sektor agribisnis yang kandungan komponen lokalnya tinggi lebih potensial untuk dikembangkan, itu memang benar. Buktinya, selama berabad-abad sektor ini telah menjadi andalan bagi kerajaan-kerajaan Nusantara, VOC dan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sayang, di era kemerdekaan hal ini justru ramai-ramai kita lupakan.
Upaya pengembangan perekonomian daerah yang paling efektif adalah melalui pengembangan agribisnis. Karena, sumber daya ekonomi yang dikuasai rakyat di setiap daerah di Indonesia hanya sumber daya agribisnis berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan kehutanan.
Pengembangan agribisnis yang dimaksud, bukan hanya pengembangan pertanian primer atau sub sistem on farm agribisnis tapi juga mencakup sub-sistem agribisnis hulu (up-stream), yakni kelompok industri yang menghasilkan sarana produksi bagi pertanian primer, seperti industri perbenihan.
Kelompok industri tersebut masih kurang lengkap bila belum ada sub sistem agribisnis hilir (down stream), yakni industri-industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan beserta kegiatan perdagangannya.
Menurut Kasubdis Agribisnis Distan Sumut Ir. Ratna Gultom.MS, pengembangan agribisnis harus didasarkan pada potensi daerah, yang antara satu daerah dan daerah lainnya berbeda.
Daerah pesisir, misalnya mesti dikembangkan agribisnis berbasis kelautan, seluruh sarana dan prasarana harus tersedia di sana mulai dari fasilitas penangkapan ikan hingga industri olahannya.
Pengembangan agribisnis di setiap daerah jangan hanya puas pada pemanfaatan kelimpahan sumber daya yang ada atau mengandalkan keunggulan komperatif belaka, tapi harus dikembangkan dan ditransformasikan ke daerah lain serta memperoleh dukungan dari organisasi ekonomi yang dibentuk oleh rakyat.
Di masa mendatang petani harus diikutkan untuk menikmati nilai tambah pada sub-sistem agribisnis baik hulu maupun hilir melalui pengembangan koperasi agribisnis yang turut menangani usaha tersebut dari hulu sampai ke hilir melalui kerja sama dengan pengusaha swasta atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD).
Selain dukungan kebijaksanaan penyediaan infra struktur, lanjutnya, kebijakan makro ekonomi sangat diperlukan untuk mengembangkan agribisnis sebagai penggerak utama pembanguan ekonomi di daerah.
Peduli Inovasi Teknologi
Jika mengamati pasar agribisnis di tingkat internasional, seperti disampaikan Direktur Utama PD Agromadear IGK Sastrawan, Indonesia sebenarnya sangat berpeluang untuk melirik pasar ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran ke negara luar seperti Malaysia, Singapura dan negara lainnya.
Berdasarkan pengamatan di beberapa negara, lanjut Sastrawan, ada beberapa hal yang menyebabkan petani di luar negeri bisa mengambangkan usaha taninya sekaligus menjadi businessman bagi hasil usahanya.
Antara lain, mereka tahu apa yang akan mereka tanam, mereka tahu kapan waktunya memupuk dan menggunakan pestisida. Disamping itu, mereka juga sangat peduli dengan berbagai inovasi teknologi yang ada dalam upaya pengembangan usahanya. Dimana link antara petani dengan pihak peneliti atau universitas sangat kuat.
"Petani disana mau membayar mahal sebuah informasi yang bisa mengembangkan pertanian mereka," tuturnya.
Menyangkut masalah pengembangan agribisnis di Indonesia, khususnya Sumatera Utara banyak hal yang perlu dibenahi.
Dimulai dari linkage (hubungan) antar instansi dan lembaga yang berhubungan dengan pengembangan agribisnis tersebut.
"Pada awal mau mendirikan Sub Terminal Agribisnis (STA) Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Simalungun PD Agro Madear di Jalan Sangnaualuh Damanik Saribu Dolok, Simalungun tidak semudah yang kita bayangkan," papar Sastrawan.
Di awal perintisannya, jelasnya, banyak terjadi gejolak. Realisasi dana dari Pemkab baru efektif sejak Juni 2008 lalu (Rp. 4,150 miliar). Sementara petani di kawasan tersebut sudah melakukan transaksi jual beli di areal STA Dolok Saribu.
Sesuai dengan visi yang diemban, mewujudkan kemandirian Kabupaten Simalungun sesuai dengan semangat otonomi daerah melalui pengembangan agrobisnis dan agroindustri.
Lebih lanjut Sastrawan menegaskan, PD Agromadear juga memiliki misi untuk menyehatkan dan mencerdaskan SDM bangsa melalui pemenuhan gizi nabati dan hewani dari produk dalam negeri yang berkualitas dan terjangkau masyarakat, meningkatkan PAD Kabupaten Simalungun dengan pengelolaan usaha berbasis keunggulan sumber daya lokal yang kompetitif dalam liberalisasi perdagangan global.
Meskipun sektor agribisnis merupakan sebuah belantara yang sangat luas, tetap ada beberapa kiat untuk dapat memasukinya dengan risiko yang relatif kecil.
Dalam operasionalnya di lapangan, lanjutnya PD Agromadear memiliki sistem kelembagaan yang jelas dan fokus bisnis yang terarah.
"Setelah menjajaki kerjasama dengan Malaysia dan Singapura, beberapa importir dari sana mulai tertarik dengan beberapa komoditi tanaman hortikultura yang kita bina," tegasnya.
Buah Lokal
Dengan adanya permintaan ini, kata Sastrawan, sekarang PD Agromadear sedang merancang packing yang menarik sebagai kemasan pengiriman produk pertanian kita ke Malaysia dan Singapura.
"Beberapa komoditi saat ini sedang fokus kita dampingi. Antara lain nenas, kentang dan jahe. Kopi produksi PD Agromadear juga sudah menjadi salah satu andalan Pemkab Simalungun," tandasnya.
Seperti disampaikan Kasubdis Agribisnis Distan Sumut, Ir. Ratna Gultom, untuk pengembangan sektor agribisnis ke depan jangan berpikir dan melangkah hanya pada proyek semata, tapi juga pada program-programnya.
Karena, Sumut merupakan salah satu propinsi yang dikenal kaya akan sumber daya alamnya. Sumut juga dikenal dengan produksi buah-buahannya, sehingga tidak merasa asing jika kita mendengar sebutan Rambutan Binjai, Salak Sidempuan, dan Markisa Berastagi.
Beberapa jenis buah lokal yang menjadi andalan daerah dan dalam pengembangannya (seharusnya) dimasukkan dalam APBD Provinsi. Seperti Jambu Biji, Belimbing, Terong Belanda, Rambutan, Salak, Markisa dan buah potensial lainnya yang memiliki masa depan dan diharapkan bisa menembus pasar lokal dan internasional.
Kemudian, lima dari sepuluh komoditas nasional yang dibiayai oleh APBN (Manggis, Mangga, Durian, Pisang dan Jeruk) juga dikembangkan di beberapa tempat di Sumut.
Jenis Pisang Barangan misalnya, sekarang sedang dikembangkan di beberapa kabupaten, antara lain Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu dan Tapanuli Tengah dengan menerapkan pertanian yang mengarah ke sektor agrobisnis. Dimana, petani tidak hanya diajari bercocok tanam, tapi juga memasarkan hasil usaha taninya sendiri ke pasar lokal dan internasional.
Kendalanya dilapangan, personil yang bisa menjangkau mereka ke beberapa kabupaten sangat terbatas. Beberapa pengusaha yang memiliki modal juga tidak mau terjun ke sektor agribisnis untuk menampung hasil usaha tani mereka.
Berhubungan dengan masalah komoditas, komoditas unggulan daerah diluar komoditas unggulan nasional adalah menjadi tanggung jawab daerah masing-masing untuk pengembangan dan mempertahankannya.
Pasca Panen
Sebenarnya banyak negara yang berminat terhadap produk buah-buahan Sumut. Dan ini merupakan suatu peluang emas yang harus dimanfaatkan secara optimal, dan pasar ini senantiasa harus dipertahankan jika memungkinkan diperluas ke negara lainnya, dengan tetap berupaya meningkatkan kualitas produk dan harga yang bersaing.
Kendala lain yang menyebabkan buah lokal kalah bersaing dengan buah impor, pertama masalah penyediaan lahan. Tidak bisa dipungkiri, persaingan peruntukan lahan untuk komoditi pertanian akan semakin meningkat seiring dengan munculnya berbagai komoditi yang secara ekonomi dianggap menguntungkan.
Begitu juga halnya lahan untuk budi daya tanaman buah-buahan di Sumut sudah banyak yang dialihkan untuk usaha komoditi lain terutama untuk perkebunan Kelapa Sawit.
Kasus ini, secara nyata dapat dijumpai di Kabupaten Labuhan Batu, Tapanuli Selatan dan Kabupaten Simalungun terutama kecamatan Tanah Jawa. Ketiga Kabupaten ini dulunya merupakan daerah sentra produksi Durian dengan rasa yang cukup enak dan khas, namun sekarang ini para penduduk di daerah bersangkutan telah banyak yang mengalihkan lahannya menjadi perkebunan Kelapa Sawit.
Sementara itu, menurut IGK Sastrawan kendala yang dihadapi di lapangan dalam pembinaan petani untuk berkembang adalah dalam hal penerapan teknologi produksi dan penanganan pasca panen. Sesuai dengan tuntutan pasar global yang menginginkan kualitas produk yang memiliki daya saing tidak terlepas dari teknologi produksi dan perlakukan pasca panen. Dengan teknologi produksi dan pasca panen yang baik diharapkan akan diperoleh tingkat produktivitas dan kualitas produk yang di kehendaki.
Penerapan teknologi produksi dan pasca panen juga bisa meningkatkan kualitas dan kontinuitas yang belakangan ini masih kurang diperhatikan oleh petani kita. Padahal, tuntutan pasar ekspor adalah buah yang seragam, warna cerah bersinar, tidak berbintik dan kontinu.
Hambatan lainnya adalah, masalah distribusi sarana produksi dan sikap mental pedagang. Dalam hal sarana produksi, masalah distribusi obat-obatan, pupuk dan bibit tanaman perlu mendapat perhatian serius. Karena, sering terjadi di beberapa daerah saat petani membutuhkan obat-obatan, pupuk dan bibit tidak tersedia disana.
Itu sebabnya, tandas Sastrawan dalam upaya pengembangan sektor agribisnis di beberapa daerah, sinergi dari semua pihak akan sangat menentukan. Selain itu, dalam pengembangannya ke depan perlu melakukan penelitian terhadap potensi-potensi daerah yang ada untuk dikembangkan.
Pembangunan Pertanian
Menuju Pertanian Tangguh, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Oleh : James P. Pardede
Sebagai
negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam berlimpah, seharusnya Indoensia bisa menjadi basis produksi pertanian dunia. Prospek investasi di sektor pertanian cenderung meningkat seiring dengan membaiknya harga komoditas di pasar dunia.
Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah sepertinya sudah menyadari kegagalannya dalam membangun sektor pertanian. Ini terbukti dengan adanya rencana pemerintah untuk merevitalisasi pertanian. Pada medio 2005, misalnya, kebijakan revitalisasi pertanian telah digulirkan. Namun demikian, dampak kebijakan tersebut kelihatannya belum begitu signifikan.
Padahal dalam revitalisasi pertanian tersebut pemerintah telah merumuskan kebijakan yang amat penting dalam pengembangan sektor pertanian, yaitu bagaimana memecahkan persoalan pembiayaan untuk membangun sektor pertanian, masih terbatasnya prasarana pedesaan, rendahnya kualitas SDM, meningkatnya alih fungsi lahan dan belum mantapnya lembaga petani dan kelembagaan masyarakat secara umum.
Lagi-lagi soal keseriusan pemerintah dalam menggarap sektor pertanian. Meski sektor pertanian rakyat banyak tergantung pada kondisi alam, namun dengan penggunaan teknologi tinggi, hal tersebut bisa dikurangi risikonya.
Kemudian, pembangunan prasarana desa yang baik (jalan-jalan di kampung dibenahi agar melancarkan distribusi hasil panen), irigasi yang bagus dan terkontrol, pemakaian bibit unggul yang menjamin kualitas dan hasil produk pertanian, obat-obatan anti hama dan pupuk yang terjamin merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah.
Sesuai dengan visi dan misi pembangunan pertanian 2005 - 2009, terwujudnya pertanian tangguh untuk memantapkan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani, mendorong pembangunan pertanian menuju pertanian yang tangguh, berdaya saing dan berkelanjutan, revitalisasi pertanian di Indonesia, khususnya Sumatera Utara diharapkan akan berjalan dengan baik.
Dan mengacu pada visi pertanian 2020 untuk mewujudkan pertanian yang tangguh, modern dan efisien dengan ciri pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal dan berkelanjutan, penerapan diversifikasi, rekayasa teknologi dan peningkatan efisiensi usaha dengan system agribisnis diharapkan mampu menjadikan petani menjadi pengusaha di usaha taninya sendiri.
Sumatera Utara (Sumut), yang oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai salah satu lumbung berasnya Indonesia dari 14 propinsi sentra produksi padi di Indonesia. Diharapkan akan mampu untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Sekaitan dengan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Kadistan) Sumut, Ir. Ardhi Kusno didampingi Kasubdis Agribisnis Ir. Ratna Gultom menegaskan bahwa kegiatan pertanian di Sumut adalah menjadi prioritas untuk ditumbuhkembangkan sesuai dengan harapan pemerintah terutama di tahun 2008.
Dalam upaya untuk peningkatan ketersediaan bahan pangan di Sumut antara lain dengan cara intensifikasi, diversifikasi bahan pangan serta melalui pengembangan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, Kawasan Agropolitan Dataran Rendah, Kawasan Agropolitan di Sumatera Utara dan penerapan teknologi di bidang pertanian.
Selanjutnya, peningkatan diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras. Upaya untuk hal ini telah berjalan. Yaitu penanaman jagung di areal replanting lahan perkebunan.
Kondisi Wilayah
Secara umum, kondisi pertanian di Sumatera Utara dalam penerapan teknologi dan optimalisasi penggunaan sumber daya lahan masih jauh dari yang diharapkan. Dukungan sarana dan prasarana pertanian seperti irigasi, kondisi jalan yang berfungsi secara optimal, pasar lokal yang berfungsi baik, adanya kelompok-kelompok tani, dan petugas penyuluh lapangan sangat menentukan keberhasilan sektor pertanian.
Untuk penerapan teknologi, khususnya di sektor pertanian, papar Ardhi Kusno harus melihat kondisi dari wilayah yang akan menerima asupan teknologi tersebut dan upaya ini dilakukan bersinergi dengan BPTP Sumut.
Dengan mengetahui kondisi wilayah serta penyebaran komoditi di salah satu wilayah, lanjutnya, proses penerapan teknologi di daerah tersebut juga akan mudah dimulai dari mana. Apakah dari pembibitannya, kondisi kesuburan tanah, iklim, jenis tanaman yang cocok dan potensial.
Tanaman spesifik di salah satu daerah juga menjadi perhatian untuk melestarikan dan mengembangkannya menjadi tanaman terbaik di daerah tersebut. Misalnya, dengan sentuhan teknologi tanaman tersebut jadi cepat menghasilkan dan bebas penyakit.
Melihat kondisi sekarang, upaya peningkatan produksi padi dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain karena lahan ‘sakit’ akibat kekurangan bahan organik, makin berkurangnya lahan pertanian potensial akibat adanya pengembangan wilayah perkotaan seperti pembangunan sektor perumahan, industri dan peruntukan lainnya yang terpaksa mengorbankan lahan pertanian.
Dalam 10 tahun terakhir, penyusutan lahan pertanian rakyat mencapai 1,1 juta hektar terutama di kawasan perkotaan seperti Pulau Jawa dan kota besar lainnya yang dinyatakan sebagai salah satu sentra beras nasional.
"Konversi lahan paling besar terjadi tahun 2005 sampai 2006, dan di tahun 2008 mencapai 11 ribu hektar. Upaya untuk mengatasi permasalahan konversi lahan, beberapa upaya dilakukan seperti cetak lahan sawah sekitar 700 hektar (Madina 500 hektar, Dairi 100 hektar dan Asahan 100 hektar)," paparnya.
Sebenarnya, sektor pertanian sangat menarik sebagai peluang investasi dan menarik investor untuk menanamkan investasinya. Masalahnya sekarang adalah, apakah daerah bisa menjamin kekondusifan dan keamanan para calon investor ?
Seperti disampaikan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut Dr. M. Prama Yufdi bahwa pradigma baru telah disampaikan kepada petani dimana mereka diarahkan untuk menjadi pengusaha di usaha taninya sendiri. Dengan cara ini, petani tidak lagi bekerja sendiri-sendiri tapi mereka diarahkan untuk membentuk kelompok tani yang akhirnya tergabung menjadi gabungan kelompok tani (Gapoktan).
"Dengan gapoktan ini, petani akan lebih mudah dalam memperoleh bantuan, pembelian pupuk, pestisida dan benih yang unggul," tandasnya.
Varietas Unggul
Tidak hanya petani di wilayah yang tanahnya bagus, tands Prama Yufdi, untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani di wilayah pesisir pun, BPTP Sumut bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Langkat mengembangkan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi sawah pasang surut.
Sejumlah komponen utama teknologi optimalisasi lahan pasang surut untuk produksi tanaman pangan khususnya padi telah tersedia, seperti varietas unggul adaptif dengan beragam keunggulan, pengelolaan lahan dan air berupa sistem tata air baik makro maupun mikro serta pengelolaan tanah dan bahan ameliorasi serta pengelolaan hara dan pemupukan sesuai tipologi lahan.
Varietas padi unggul yang diperkenalkan pada musim tanam Februari sampai Mei 2008 lalu adalah Mendawak, Indragiri, dan Sei Lalan. Pengembangan padi varietas unggul pasang surut ini untuk mendukung progam Agromarinepolitan didukung dengan APBD Sumut dan berlokasi di Desa Pematang Cengal Barat, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
Potensi lahan sawah pasang surut di Sumut sangat luas, termasuk 6.000 hektar di Kabupaten Langkat. Namun hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dari kegiatan diseminasi yang dilakukan di areal seluas 4 ha didapatkan hasil ubinan (dilakukan petugas BPS), produktivitas Indragiri mencapai 8,4 ton GKP per hektar, Mendawak 7,9 ton GKP per hektar dan Sei Lalan 6,56 ton GKP per hektar, sedangkan Mekongga sebanyak 5,72 ton GKP per hektar.
Dari hasil ini diharapkan petani di wilayah pesisir dapat menanam padi ketiga varietas unggul tersebut. Dengan begitu, petani dapat meningkatkan produksi padinya hingga dua kali lipat karena dengan padi lokal biasa petani hanya menghasilkan 3-4 ton per hektar.
Pertanian Organik
Seperti telah dipaparkan di atas, program-program yang digulirkan pemerintah kepada petani pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mencetak mereka menjadi petani yang tangguh dan berdaya saing.
"Petani juga saat ini sedang kita arahkan untuk menjalankan usaha taninya dari sistem pertanian konvensional ke sistem pertanian organik dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia," papar Plt. Kadistan Sumut Ardhi Kusno.
Sebab, lanjutnya, kedepan subsidi pupuk sudah mulai dibatasi dan diarahkan untuk menggunakan pupuk kompos atau organik cair yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian, petani juga diarahkan untuk menggunakan benih varietas unggul, penanganan pasca panen (mengurangi loses) dan link pasar yang menguntungkan petani.
Sesuai dengan visi pertanian 2020, mewujudkan pertanian yang tangguh, berdaya saing dan berkelanjutan, salah satu elemen menjadikan pertanian yang berkelanjutan (sustainable agriculture) adalah dengan penerapan pola tanam pertanian organik.
Pertanian yang mengarah ke pertanian organik ini, kata Ardhi lambat laun akan diterima oleh masyarakat. Sebab, sesuai dengan standar internasional, hasil produksi pertanian yang diinginkan adalah hasil produksi yang bebas dari residu pestisida dan zat kimia lainnya.
Terkait dengan program-program yang digulirkan, tambah Ardhi, untuk menjalankannya dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam upaya mendukung dan memperlancar pelaksanaan program kerja SDM tersebut di lapangan, pemerintah merasa perlu untuk membekali mereka dengan kendaraan operasional.
Oleh sebab itu, dalam rangka revitalisasi pertanian, sesuai dengan amanat UU Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) No. 16 Tahun 2006 pemerintah pusat telah mengalokasikan kendaraan roda dua kepada penyuluh pertanian lapangan di seluruh propinsi.
Diharapkan, dengan adanya kendaraan operasional tersebut para penyuluh bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Karena, dengan kesungguhan penyuluh sebagai lini terdepan dalam penerapan teknologi dan penyampai informasi di lapangan akan ikut berperan dalam mewujudkan visi pertanian 2020 di masa yang akan datang.
Diversifikasi dan Sentuhan Teknologi Salah Satu Upaya untuk Sejahterakan Petani
Oleh : James P. Pardede
Julukan
negara agraris seharusnya membuat Indonesia bangga. Karena memang potensi alamnya begitu besar, namun sayang tidak diolah dengan baik. Yang terjadi justru Indonesia mencoba menjadi negara industri dengan melupakan ketahanan pangannya. Bahkan pasca reformasi, salah satu presiden kita pernah "berceloteh" bahwa Indonesia tidak perlu menjadi negara yang memproduksi pangan sendiri, cukup impor saja karena murah (daripada produksi sendiri mahal) dan jadilah Indonesia negara Industri.
Padahal negara industri seperti AS sangat memproteksi petaninya dan tidak melupakan kebutuhan dasar manusia yang satu ini. Sehingga sampai sekarang justru menjadi pemasok 50 persen kebutuhan kedelai internasional, jagung, gandum, bahkan juga pengekspor ayam.
Belakangan ini, Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dan pernah swasembada pangan ternyata masih banyak warganya yang kekurangan makan atau ironisnya, masyarakat kita banyak yang lapar di tengah-tengah tumpukan beras. Anak-anak Indonesia banyak yang terkena penyakit gizi buruk.
Di masa lalu dan juga pada masa sekarang ini, sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi penggerak utama perekonomian. Seiring dengan perkembangan jaman, sektor pertanian pada masa sekarang ini haruslah ditunjang oleh penerapan teknologi yang canggih dibarengi dengan penanganan pasca panen yang baik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Secara umum kondisi pertanian di Indonesia, khususnya Sumatera Utara dalam penerapan teknologi dan optimalisasi penggunaan sumber daya lahan masih jauh yang diharapkan. Dukungan sarana dan prasarana pertanian seperti irigasi, kondisi jalan yang berfungsi secara optimal, pasar lokal yang berfungsi baik, adanya kelompok-kelompok tani dan petugas penyuluh pertanian lapangan akan sangat menentukan keberhasilan sektor pertanian.
Munculnya teknologi dan bioteknologi serta sistem komputer secara bersamaan menjanjikan kenaikan hasil produksi pertanian di masa depan yang dapat jauh melampaui apa pun yang pernah terjadi selama ini. Pengaruh pertama dari teknologi ini akan terlihat pada sektor pertanian dan peternakan. Karena di bidang itulah sebagian besar penelitian telah dilakukan. Tetapi, dalam jangka panjang pengaruh yang paling dramatis akan terjadi pada pertanian.
Untuk penerapan teknologi, khususnya di sektor pertanian, menurut Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara, Dr.M. Prama Yufdi didampingi salah seorang staf peneliti BPTP Ir. Akmal MSi, bahwa untuk penerapan teknologi yang akan di lepas dari laboratorium BPTP harus melakukan penelitian dan melihat kondisi dari wilayah yang akan menerima asupan teknologi tersebut terlebih dahulu.
"Diperkirakan, sampai sekarang BPTP sudah melepas puluhan paket teknologi yang bervariasi mulai dari pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan," paparnya.
Dengan mengetahui kondisi wilayah serta penyebaran komoditi di salah satu wilayah, kata Prama Yufdi, proses penerapan teknologi di daerah tersebut juga akan lebih mudah untuk memulainya dari arah mana. Apakah dari pembibitannya, kondisi kesuburan tanah, iklim, jenis tanaman yang cocok dan potensial serta yang lainnya.
Legowo 4 : 1
Tanaman spesifik di salah satu daerah juga menjadi perhatian BPTP untuk melestarikan dan mengembangkannya menjadi tanaman terbaik di daerah tersebut. Misalnya, dengan sentuhan teknologi tanaman tersebut jadi cepat menghasilkan dan bebas penyakit.
Dari puluhan paket teknologi yang telah dilepas oleh BPTP, teknologi yang diterapkan di sektor pertanian khususnya tanaman padi akan menjadi ulasan mendalam.
Beberapa waktu lalu, BPTP telah memperkenalkan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi, dimana teknologi ini menjadi lebih dikenal dengan sebutan sistem tanam Legowo 4 : 1.
Sistem tanam Legowo 4:1, adalah modifikasi sistem tanam tegel yang sudah diterapkan sejak lama. Sistem ini juga merupakan penyempurnaan sistem tanam "botis"10-15:1 yang diterapkan petani di beberapa daerah tertentu.
"Pertanaman dilakukan sama dengan sistem tegel, tetapi dibuat kelompok barisan tanaman yang terdiri dari 4 baris dengan jarak 20 centimeter dan jarak dalam baris 10 centimeter. Antara kelompok dikosongkan satu baris tanaman," jelasnya.
Kelebihan sistem ini antara lain, populasi tanaman dan tanaman pinggir dalam satu hamparan lebih banyak, pemeliharaan tanaman lebih mudah, kelembaban dan penerimaan sinar matahari lebih merata dan dapat mengurangi serangan tikus.
Kemudian, secara umum penerapan sistem tanam legowo ditujukan untuk meningkatkan hasil persatuan luas dan upaya ini masih terus disosialisasikan oleh BPTP bersinergi dengan Dinas Pertanian Sumut dan Kabupaten/Kota.
Peningkatan produktivitas ini dicapai karena, pertama, populasi tanaman lebih banyak. Pada sistem tegel 20 x 20 populasi hanya 250 ribu rumpun, sedangkan pada sistem legowo 4:1 populasi tanaman per hektar mencapai 400 ribu rumpun.
Kedua, jumlah tanaman pinggir lebih tinggi, tanaman pinggir tumbuh lebih baik karena mendapatkan hara dan penyinaran yang lebih serta kelembaban yang kondusif sehingga proses fotosintesa menjadi sempurna.
Ketiga, penyebaran pupuk lebih merata. Keempat pemberantasan hama dan penyakit juga lebih merata dan efektif dan kelima proses panen lebih mudah dan kehilangan hasil dapat diminimisasi.
Konversi Lahan
Dalam pelaksanaannya PTT Padi menggunakan varietas padi unggul dengan benih bermutu, jumlah benih 10 sampai 15 kilogram per hektare dengan umur bibit dipersemaian 10 sampai 15 hari kemudian di tanam di areal persawahan dengan sistem tanam Legowo 4:1.
Masalah penggunaan pupuk, dengan program ini yang biasanya menggunakan pupuk Urea 250 kilogram per hektare bisa berkurang. Yang jelas, dalam program ini petani diarahkan untuk menggunakan pupuk secara rasional (faktor perasaan sepertinya sangat berperan).
"Dalam praktek di lapangan, penggunaan Bagan Warna Daun (BWD) salah satu upaya untuk membantu petani dalam pengaplikasian pupuk urea," tegasnya.
Jika melihat kondisi sekarang, lanjut lulusan Doktor Reading University ini, upaya peningkatan produksi padi dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain karena lahan ‘sakit’ akibat kekurangan bahan organik, makin berkurangnya lahan pertanian potensial (konversi lahan) akibat adanya pengembangan wilayah perkotaan seperti pembangunan sektor perumahan, industri dan peruntukan lainnya yang terpaksa mengorbankan lahan pertanian.
"Untuk lahan yang sakit, pengobatan yang dilakukan antara lain diperlukan adanya bahan organik dalam jumlah cukup dan dapat diperoleh dengan cara yang mudah dan murah," tuturnya.
Sebagai kelanjutan dari program PTT tersebut, BPTP mengeluarkan teknologi baru Sistem Integrasi Padi Ternak (SIPT) yang diharapkan mampu menyembuhkan lahan yang sakit tadi, dan sekaligus mampu memperbaiki kualitas lingkungan, meningkatkan produksi padi dan kesejahteraan petani.
Pengembangn SIPT yang dikaitkan dengan PTT di daerah penghasil padi, mampu menjadi alternatif dalam mengatasi perberasan dan perdagingan nasional. Pengembangan SIPT di tiap wilayah pun tergantung pada keadaan geografi, ekologi dan sosial ekonomi masyarakat.
Menurut staf peneliti BPTP Akmal, SIPT merupakan pengembangan Crops Livestock System (CLS) dengan pendekatan zero waste yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu teknologi budidaya ternak, teknologi budidaya padi dan teknologi pengelolaan jerami dan kompos.
Penerapan SIPT dilapangan mempunyai beberapa keuntungan, antara lain menghasilkan industri pupuk kompos di tingkat petani dan memperbaiki sifat fisik dan kimia serta sifat biologi lahan sehingga pengeluaran petani menjadi lebih efisien dan efektif.
"Untuk meningkatkan produksi pertanian saat ini tidak bisa lagi dengan ekstensifikasi, satu-satunya pilihan adalah dengan intensifikasi termasuk di dalamnya diversifikasi usaha dan sentuhan teknologi," tandasnya.
Pupuk Kompos
Syarat utama untuk berjalannya program ini adalah petani harus masuk kelompok tani dulu. Dari kelompok tani yang pada umumnya memiliki lahan terbatas ini akan dibentuk satu tim dan semua anggota nantinya akan mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang sama dalam mengelola diversifikasi usaha tersebut.
Sepertinya, papar Akmal alasan kenapa harus masuk kelompok tani faktor utama yang perlu dihindari adalah masalah keamanan. Dengan terjalinnya kerjasama antara anggota dalam kelompok tani, masalah keamanan ternak akan bisa diatasi dengan sistem bergiliran.
Dalam program ini, petani dibina bukan hanya bisa bercocok tanam, tetapi sekaligus mengembangkan usaha dengan memelihara ternak dan mengelola hasil ternak secara kelompok. Disamping itu, dengan diversifikasi usaha ini pun petani diarahkan untuk menjadibusinessman di usaha taninya sendiri dan bisa memanajemeni usahanya dengan baik.
Pelaksanaan program ini dilapangan telah dibuktikan oleh Kelompok Tani Mawar di Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Proyek Peningkatan Mutu Intensifikasi Padi dan Perluasan Areal Tanam dengan Sistem Integrasi Padi - Ternak (SIPT) telah menjadi desa percontohan dalam pengaplikasian teknologi SIPT di Indonesia.
Dulu, sebelum pelaksanaan program SIPT sisa-sisa jerami setelah panen pasti dibakar oleh petani. Sekarang, tandas Akmal sisa-sisa jerami tersebut telah dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Kemudian kotoran ternak diolah menjadi pupuk kandang dan dikembalikan ke lahan pertanian, sosialisasi tentang pemanfaatan urine sapi menjadi pupuk cair dan kotoran ternak menjadi biogas juga telah dilakukan.
"Pupuk kompos hasil olahan dari kotoran ternak tersebut sangat potensial untuk mempertahankan kesuburan tanah dan kecukupan hara bagi tanaman," katanya.
Pemanfaatan pupuk organik pun disesuaikan dengan kondisi lahan sawah. Pada lahan yang kekurangan bahan organik, misalnya lahan pertanian intensif yang telah mendapatkan pupuk anorganik secara terus menerus, dapat diberikan pupuk organik sebanyak 2 ton per hektare per musim tanam.
Sama halnya dengan PTT, penggunaan pupuk untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman dilakukan dengan menggunakan BWD yang dalam pelaksanaannya petani diajak untuk menggunakan pupuk secara proporsional.
Secra terpisah, Plt. Kadistan Sumut Ir. Ardhi Kusno menegaskan, dengan program yang ditawarkan BPTP bekerjasama dengan Distan Sumut diharapkan peningkatan hasil produksi pertanian dapat dicapai dan disamping itu kesejahteraan petani bisa diwujudkan.
Ia menambahkan, dari hasil yang tadinya diperoleh petani hanya 6 ton per hektar, dengan program ini petani bisa meningkatkan hasil usaha taninya menjadi 9 ton per hektar belum termasuk hasil ternak sapi atau jenis ternak lainnya.
Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Benahi 3 P Perkuat 3 IOleh : James P. Pardede
Seperti apa sih sikap dan gaya hidup positif itu ? Bertitik tolak pada kalimat diatas, ada banyak persepsi yang muncul jika hal ini ditanyakan kepada berbagai kalangan. Ada yang mengatakan sikap dan gaya hidup positif adalah olah raga dengan teratur, makanan yang sehat bergizi dan menjauhi rokok serta narkoba. Ada yang berargumen bahwa sikap dan gaya hidup positif tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan diri sendiri, menjauhi sikap hidup negatif dan tidak mudah terpengaruh.
Ironisnya, beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran nilai-nilai di tengah masyarakat terutama yang tinggal di perkotaan. Banyak yang mengartikan sikap dan gaya hidup positif ke arah yang salah. Bisa masuk dalam gaya hidup yang serba wah menjadi satu kebanggaan bagi sebagian kalangan yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan.
"Pergeseran nilai-nilai juga terjadi pada pola pikir, pola hidup dan pola makan (selanjutnya disingkat 3 P)," kata dr. Henry Simatupang.
Akibat tuntutan 3 P yang salah, manusia telah keliru dalam menempatkan dirinya. Pergeseran juga terjadi pada tatanan nilai-nilai budaya yang selama ini mengedepankan musyawarah menjadi cenderung tertutup, egois dan mengambil keputusan sendiri.
Martin Luther King (1929-1968) pernah berkata, "Tidak ada yang lebih berbahaya di dunia ini, selain ketidaktahuan dan kebodohan yang dilakukan secara sadar". Berdasarkan pengamatan belakangan ini, bahwa iman, ibadah dan ilmu (3 I) sebagai senjata ampuh yang dimiliki manusia sudah makin ‘tumpul’. Tuntutan kerohanian menjalankan ibadah dan rasa takut akan Tuhan kian menipis. Hasrat keingintahuan telah memicu manusia untuk menomorduakan keampuhan 3 I dalam hidupnya.
Akibat desakan 3 P tadi, manusia cenderung materialistis. Lemahnya 3 I telah mengubah tatanan nilai di tengah masyarakat dan keluarga. Hubungan antar individu di tengah-tengah keluarga sebagai kelompok kecil di masyarakat semakin renggang. Orangtua merasa telah menjalankan tugas sebagai wakil Tuhan di bumi berjalan dengan baik. Orangtua lupa bahwa tugas mereka tidak hanya mencukupi kebutuhan raga anak, tapi juga kebutuhan jiwa. Seperti komunikasi, kasih sayang, cinta dan perhatian.
Kurangnya komunikasi antara anak dengan orangtua telah menciptakan celah bagi anak untuk mencari "sesuatu" yang membuatnyahappy, yaitu narkoba (mencakup ganja, shabu, putaw, heroin, ATS dan yang lainnya).
Kepedulian
Seperti pengalaman Pendiri Gerakan Anti Narkoba (GAN) Sumatera Utara M. Kamaludin, SH yang tidak pernah menduga sebelumnya kalau anaknya, Almarhum Baron (24) bisa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
"Kenapa anak saya dulu kena ? Karena saya nggak ngerti tentang narkoba. Setelah anak saya kena, baru saya banyak belajar tentang narkoba dan menaruh perhatian terhadapnya," kata Kamaludin.
Ketika Alm. Baron sudah masuk ke dalam jerat narkoba, lanjutnya, dia berubah menjadi pemain sinetron terbaik di dunia. Atas pengalaman ini, ada kerinduan untuk menyelamatkan generasi anak bangsa dengan mendirikan GAN sebagai pusat, Pimansu sebagai pusat informasi masyarakat anti narkoba dan Sibolangit Centre sebagai pusat rehabilitasi bagi korban narkoba.
Sebelum Alm. Baron menghadap-Nya, kata Kamaludin, ia meninggalkan dua pesan, jangan hanya saya yang diselamatkan tapi selamatkan juga teman-teman saya yang lain dan setelah Sibolangit Centre berdiri jangan ada yang ditolak.
"Sampai hari ini, sudah ratusan orang yang sembuh setelah di rehabilitasi di Sibolangit Centre," tandasnya.
Lebih lanjut Kamaludin menegaskan, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara bersama-sama. Kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, kita tidak akan bisa mencegah penyalahgunaan narkoba kalau tidak diikuti oleh masyarakatnya. Karena, berdasakan pengalaman selama ini hubungan kekerabatan ditengah masyarakat sudah semakin berkurang. Masyarakat saat ini harus punya kepedulian untuk mencegah tidak beredarnya narkoba di lingkungan mereka. Sifat melempar masalah ke pihak berwenang harus dibuang.
"Masyarakat jangan berpandangan negatif terhadap aparat kepolisian ketika akan memberikan laporan atau informasi tentang narkoba. Kita tidak perlu takut jadi saksi," paparnya.
Sebab, lanjutnya, negara kita sudah menabuh genderang perang terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Itu sebabnya, tanpa peran serta masyarakat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak akan bisa berhasil.
Disamping itu, masyarakat juga harus terbuka apabila ada korban. Baik dari kalangan keluarga, tetangga, family, kerabat atau yang lainnya. Masyarakat harus aktif-terutama dalam menutup mata rantai peredaran narkoba. Seperti prinsip ekonomi, kalau tidak ada demand(permintaan) pasti tidak akan ada supply (produksi).
"Masyarakat juga perlu mengetahui atau paling tidak mendapat penyuluhan lewat media massa, media elektronik, buku-buku, brosur, majalah atau bentuk informasi lainnya tentang narkoba, karena begitu jadi korban sulit untuk lepas dari jeratannya," tandasnya.
Kamaludin mengakui bahwa persoalan narkoba juga persoalan sosial masyarakat yang berkaitan erat dengan sikap dan gaya hidup masyarakat sekarang, termasuk masalah kemiskinan, pendidikan dan pengangguran.
HIV/AIDS dan Gangguan Jiwa
Hal senada juga disampaikan Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Sumut dr. Donald F. Sitompul, SpKJ bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba juga melibatkan masyarakat yang miskin dan tidak punya pekerjaan. Pada awalnya coba-coba menjual ke teman, setelah mendapat keuntungan dan dilatarbelakangi sulitnya mendapatkan pekerjaan, banyak masyarakat yang terjebak jadi pengedar dan bandar.
"Semua sektor saat ini harus berkomitmen untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia," paparnya.
Dulu, lanjut Donald, sekitar tahun 1980-an orang-orang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba karena broken home. Tapi sekarang berbeda. Seseorang bisa masuk dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba karena beberapa faktor. Pertama, faktor lingkungan (hubungan tidak harmonis dengan orangtua, lingkungan yang rawan narkoba, kurangnya kontrol dan tekanan dari kelompok sebaya). Kedua, faktor individu (keinginan coba-coba, ingin diterima, ikut trend, cari kenikmatan sesaat, cari perhatian, sensasi serta ikut tokoh idola). Ketiga, faktor zat yang menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis, mudah didapat dan relatif murah.
"Usia paling rawan dan labil adalah usia remaja sampai usia produktif," tandasnya.
Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sudah sejak lama dilakukan di AS (sekitar tahun 1904), tapi sampai hari ini peredaran narkoba di seluruh dunia tetap tinggi.
Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2006, ada sekitar 3,6 juta penyalahguna narkoba di Indonesia. Jika setiap pemakai mengonsumsi satu gram sehari berarti hanya dalam waktu 24 jam sebanyak empat ton narkoba berbagai jenis di konsumsi penduduk Indonesia. Dalam sebulan jumlah itu mencapai 120 ton. Sebuah angka yang sungguh fantastis.
Sedangkan angka kematian akibat penggunaan narkoba mencapai 1,5 persen dari pecandu per tahun atau sekitar 15 ribu orang. Jumlah angka kematian yang relatif tinggi ini, sebagian besar akibat narkoba suntik. Data The Centre for Harm Reduction (CHR) dan Asian Harm Reduction Network (AHRN) menyatakan, pemakaian dan penyuntikan narkoba meningkat di seluruh dunia, melibatkan 20 juta orang di 128 negara.
Kenyataan lain menyebutkan bahwa tingginya angka pemakaian narkoba suntik memicu peningkatan jumlah pengidap HIV/AIDS. Dalam konteks Indonesia, pada tahun 2002, dari 110 ribu orang pengidap HIV/AIDS, 42 ribu di antaranya adalah pengguna narkoba suntik.
Tak hanya memicu peningkatan penyakit HIV/AIDS, akibat dari penyalahgunaan narkoba seseorang bisa terkena gangguan jiwa berat. Menurut paparan Donald F Sitompul, sekitar 75 persen sampai 80 persen pengguna narkoba bisa terkena gangguan jiwa.
Kenapa, lanjut Donald yang juga anggota Komisi Penanggulangan Anti Narkoba Daerah (KPAND) Sumut, bahwa pemakaian narkoba sangat mempengaruhi kerja otak yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh dan mempengaruhi seluruh fungsi tubuh. Karena bekerja pada otak, narkoba mengubah suasana perasaan, cara berpikir, kesadaran dan perilaku pemakainya. Itulah sebabnya narkoba disebut zat psikoaktif.
"Pada fase ketergantungan, orang harus senantiasa memakai narkoba, jika tidak, timbul gejala putus zat. Selain itu, narkoba juga berimbas ke hilangnya minat, daya ingat terganggu, gangguan jiwa, bingung, depresi, serta menurunnya kesuburan," tegasnya.
Meramu Solusi
Berdasar pada penelitian Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) tentang faktor-faktor yang membuat seseorang memiliki peluang untuk terkena narkoba memperlihatkan bahwa kebanyakan kelompok bukan pecandu mengaku memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang tuanya (ayah dan ibunya). Hubungan sangat baik kebanyakan terjalin dengan ibu daripada ayah. Mereka jarang dimarahi orang tua, bahkan sering bercanda dengan orang tua mereka. Mereka sering menghabiskan waktu luang bersama orang tua mereka maupun kakak atau adik. Mereka bisa terjerumus karena tidak memiliki benteng iman yang kuat.
Nah, masalahnya sekarang adalah, bagaimana meramu beberapa solusi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Ada banyak solusi alternatif yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah narkoba. Upaya pencegahan bisa dilakukan dengan pendekatan religius, psikologis, dan pendekatan sosial.
Untuk pendekatan secara religius (agama), mereka yang masih bersih dari dunia narkoba, senantiasa ditanamkan ajaran agama yang mereka anut. Agama apa pun, tidak ada yang menghendaki pemeluknya untuk merusak dirinya, masa depannya, serta kehidupannya.
Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk menegakkan kebaikan, menghindari kerusakan, baik pada dirinya, keluarganya, maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan bagi mereka yang sudah terlanjur masuk dalam kubangan narkoba, hendaknya diingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mereka yakini. Dengan jalan demikian, diharapkan ajaran agama yang pernah tertanam dalam benak mereka mampu menggugah jiwa mereka untuk kembali ke jalan yang benar.
Seperti penuturan dr. Donald F. Sitompul, bahwa pendidikan agama di sekolah selama ini masih berorientasi mengejar kurikulum. Harusnya, anak-anak dijarkan untuk lebih mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan.
Sementara Dewan Penasehat Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YPSIM) dr. Sofyan Tan menegaskan, bahwa penanaman nilai-nilai agama harus dilakukan sejak usia dini. Seperti pengajaran di sekolah keberagaman YPSIM, setiap mata pelajaran agama selalu dilaksanakan di rumah ibadah.
"Yang beragama Kristen dilakukan di gereja, Islam di Mesjid dan Budha di Vihara. Ini semua untuk menggiring anak atau siswa lebih mengenal Sang Pencipta," tandasnya.
Barangkali, solusi pengajaran yang menekankan siswa untuk lebih mengenal Tuhan Yang Maha Esa secara pribadi bisa membentengi mereka dan memperkuat iman mereka.
Solusi kedua adalah pendekatan secara psikologis. Dengan pendekatan ini, seseorang akan lebih terbuka. Nasihat dari ‘hati ke hati’ oleh orang-orang yang dekat dengannya akan lebih mudah untuk menyelamatkan jiwa yang kering. Langkah persuasif melalui pendekatan psikologis ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran dari dalam hati mereka untuk menjauhi dunia narkoba. Adapun bagi mereka yang telah larut dalam jerat narkoba, melalui pendekatan ini dapat diketahui, apakah mereka masuk dalam kategori pribadi yang ekstrovert (terbuka), introvert (tertutup), atau sensitif. Dengan mengetahui latar belakang kepribadian mereka, maka pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan mereka pada kehidupan nyata, menyusun kembali kepingan perjalanan hidup yang sebelumnya berserakan, sehingga menjadi utuh kembali.
Ketiga, pendekatan sosial. Untuk yang belum atau sudah terjerat ‘sisi kelam’ narkoba, melalui pendekatan ini disadarkan bahwa mereka merupakan bagian penting dalam keluarga dan lingkungannya. Dengan penanaman sikap seperti ini, maka mereka akan merasa bahwa kehadiran mereka di tengah keluarga dan masyarakat memiliki arti penting.
Hati yang Gembira
Menurut dr. Henry Simatupang yang memadukan terapi holistik dan akupuntur dalam pengobatan, sebenarnya hanya ada dua kekuatan yang bisa mengendalikan manusia agar tidak terjerumus ke dunia kelam narkoba. Yaitu, the power of God dan the power of love (kekuatan dari Tuhan dan kekuatan cinta akan sesama).
Manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, lanjut Henry, yang terdiri dari tubuh, jiwa dan roh harus menanamkan rasa percaya pada diri sendiri dan kekuatan Sang Pencipta. Kalau tubuh yang sakit obatnya adalah membenahi 3 P. Menerapkan pola makan yang teratur, pola pikir yang sehat dan pola hidup yang sederhana atau kembali ke sikap dan gaya hidup positif.
Kalau jiwa yang sakit, obatnya perkuat 3 I. Perkuat iman dan kepercayaan, jalankan ibadah sesuai dengan kehendak-Nya dan belajarlah terus untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Obat yang paling mujarab untuk jiwa yang sakit adalah hati yang gembira. Seperti tertulis dalam Alkitab, Amsal 17 : 22 "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang". Hati yang gembira adalah hasil persekutuan pribadi (jiwa) dengan Roh Kudus, roh yang dari Tuhan itu sendiri. Bilamana Roh Kudus yang dari Tuhan bersemayam dan mengambil alih kendali hidup kita, maka hidup kita akan menghasilkan buah sukacita.
Yang tak kalah penting adalah, tetap mengedepankan ungkapan ‘lebih baik mencegah daripada mengobati’. Karena, pencegahan merupakan cara terbaik untuk mengatasi persoalan ini. Pencegahan tak hanya memerlukan partisipasi satu-dua elemen masyarakat atau pemerintah, namun mutlak melibatkan seluruh unsur masyarakat.
Tulisan ini mendapat penghargaan LIFE AWARD 2008 sebagai JUARA FAVORIT.
Menumbuhkan Motivasi, Menggali Potensi yang Tersembunyi
Oleh : James P. Pardede
Tidak mudah untuk mewujudkan target Indonesia menurunkan angka buta aksara hingga 5 persen pada 2009 mendatang, diperlukan komitmen semua elemen bangsa dan inovasi-inovasi yang kreatif oleh para tutor dalam memelekaksarakan warga belajar buta aksara di beberapa daerah di Indonesia. Terutama daerah yang angka buta aksaranya masih tergolong sangat tinggi.
Dalam sebuah kesempatan, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengemukakan bahwa untuk menuntaskan masalah buta aksara agar lebih cepat dan efisien perlu ‘dikeroyok’ ramai-ramai. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), swasta, perusahaan, LSM maupun organisasi kemasyarakatan.
Memang, siapa pun mengakui kalau potret masyarakat buta huruf atau buta aksara identik dengan kantong kemiskinan pengetahuan, keterampilan, dan keterbelakangan. Oleh karena itu, fenomena daerah tertinggal memang senantiasa bersentuhan langsung dengan karakteristik masyarakatnya yang bercirikan keterbatasan sumber daya baik sumber daya alam apalagi sumber daya manusianya.
Untuk menetapkan daerah miskin beberapa variabel dominannya dirujuk dari pendapatan penduduk, kecukupan kebutuhan dasar, dan derajat kesehatan. Hasilnya menunjukkan bahwa kantong kemiskinan bagi masyarakat Indonesia tersebar di ribuan kecamatan dan ribuan desa tertinggal. Adapun ukuran kemiskinan pengetahuan, khususnya masyarakat yang dikategorikan buta huruf dan buta aksara, dilihat dari sensus penduduk yang datanya menunjukkan bahwa masyarakat tersebut (baca: usia 15-44 tahun) mengidap penyakit tiga buta, buta aksara, buta pengetahuan umum/pendidikan dasar, dan buta bahasa Indonesia.
Selain itu, tingginya angka putus sekolah di tingkat SD terutama kelas 1,2,dan 3 juga berpotensi menciptakan buta aksara. Jika melihat perkembangan penurunan buta aksara hingga 2006, hasilnya sangat menggembirakan. Tapi semakin sedikit jumlah penduduk buta aksara, maka akan semakin sulit memberantasnya. Karena, penduduk buta aksara yang tersisa adalah yang termasuk dalam golongan hardrock (sangat sulit dimelekaksarakan).
Mengatasi permasalahan masih tingginya angka buta aksara, diperlukan kerja sama berbagai pihak seperti dipaparkan di atas. Misalnya, lembaga atau instansi pemerintah seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan unit pelaksana teknis. Selain itu, juga diperlukan peran swasta seperti perusahaan, BUMN, perbankan, serta organisasi masyarakat dan keagamaan.
Menumbuhkan Motivasi
Jika mengamati kondisi buta aksara di Indonesia, maka pola pembelajaran bagi penduduk buta aksara harus dilaksanakan secara utuh dan terpadu. Bila perlu, upaya-upaya dengan pendekatan psikologis dan profesi perlu diterapkan, antara lain menumbuhkan motivasi warga belajar yang terdeteksi dalam kategori warga buta aksara.
Motivasi warga belajar adalah dorongan yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Belajar terjadi karena adanya motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan belajar. Dorongan itu dapat timbul dari diri warga belajar yang bersumber dari kebutuhan tertentu yang ingin mendapat pemuasan; atau dorongan yang timbul karena rangsangan dari luar diri warga belajar, sehingga ia melakukan kegiatan belajar.
Motivasi yang timbul dari dalam diri warga belajar akan lebih baik dibandingkan dengan motivasi yang disebabkan oleh rangsangan dari luar, namun dalam prakteknya seringkali motivasi dari dalam sulit ditemui bahkan cenderung tidak ada. Keadaan demikian memerlukan rangsangan dari luar sehingga timbul motivasi belajar.
Rangsangan atau upaya menumbuhkan motivasi warga belajar sebenarnya masih memerlukan cara-cara yang inovatif dan kreatif. Apakah itu lewat pendekatan kekeluargaan, keagamaan atau lewat pekerjaan. Pendekatan lewat kekeluargaan dan keagamaan mungkin tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah pendekatan lewat pekerjaan. Berdasarkan fakta di lapangan, para pekerja termasuk petani di beberapa daerah sangat sulit membagi waktu untuk belajar dan bekerja.
Kreatifitas dari tutor dalam menggiring dan menumbuhkan motivasi warga seperti ini sangat menentukan. Sebab, warga belajar yang ingin diberdayakan kebanyakan dari kalangan orang dewasa (usia antara 15 - 44 tahun) yang telah banyak makan ‘asam dan garam’ kehidupan.
Dalam pertumbuhan seseorang sampai masa dewasa, dia banyak memperoleh pengalaman dalam hidupnya, dan telah banyak belajar dari pengalaman hidup tersebut. Hasil dari pengalaman itulah yang menentukan sikap hidup, pendirian, jalan pikiran, nilai dan sebagainya dari orang bersangkutan.
Apabila sikap hidup, pikiran, ide, pengalaman, informasi dan sebagainya yang terdapat pada diri warga belajar dipupuk dan dikembangkan, maka akan membantu perkembangan atau kemajuan belajarnya. Sebaliknya, apabila hal itu ternyata menghalangi kemajuan belajar yang bersangkutan, maka menjadi kewajiban tutor untuk mengadakan usaha untuk merubah sikap hidup, pendirian atau jalan pikiran tersebut, sehingga dapat membantunya ke arah kemajuan yang dicita-citakan.
Perlu diketahui, bahwa sikap dan pendirian yang menjadi penghalang antara lain: Pertama, lekas merasa puas dengan hasil yang telah dicapai (tidak ingin mencapai hasil yang lebih baik). Kedua, tidak suka memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya memberi manfaat positif. Ketiga, tidak suka mengadakan penelitian atau perhitungan sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Keempat, kurang tekun dan disiplin dalam melakukan sesuatu. Kelima, mengabaikan aturan-aturan atau norma-norma yang berdasar ilmu pengetahuan. Keenam, tidak percaya pada kemampuan diri sendiri dan ketujuh, tidak suka bekerjasama dengan orang lain.
Karena sikap hidup dan pendirian tersebut, merupakan hasil pengalaman masa lampau, maka untuk mengubahnya harus diberikan pengalaman-pengalaman baru dan motivasi-motivasi positif yang pada akhirnya menimbulkan pengertian, kesadaran dan keyakinan bahwa mereka memiliki potensi yang tersembunyi. Bahwa mereka memiliki potensi yang harus digali agar memiliki rasa percaya pada diri sendiri, membuang rasa gengsi yang tinggi, meninggalkan sikap mau menang sendiri dan mengedepankan kebersamaan dalam menyelesaikan sebuah persoalan.
Upaya menumbuhkan motivasi kepada warga belajar dan calon warga belajar harus dapat menyadarkan dan meyakinakan warga belajar bahwa mereka yang cepat merasa puas dengan hasil pekerjaannya akan jauh ketinggalan dengan mereka yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik. Memberi pengalaman baru dan menumbuhkan motivasi warga belajar harus dilaksanakan sebagai tindakan sosial edukatif dalam program keaksaraan fungsional terhadap warga belajar.
Dengan memperhatikan hal-hal seperti dikemukakan di atas, para pengelola program keaksaraan fungsional senantiasa harus berusaha untuk dapat mengenal dan memahami berbagai segi kehidupan orang dewasa. Dengan demikian, kita dapat mengenal dan memahami unsur-unsur kehidupan orang dewasa itu yang benar-benar membawa keuntungan dan manfaat lahir bathin bagi setiap individu dan masyarakat secara keseluruhannya. Unsur-unsur yang mengandung kegunaan inilah yang harus dijadikan bahan dalam menyusun materi pembelajaran.
Menggali Potensi
Setelah upaya penyadaran dan motivasi dari warga belajar tumbuh dengan baik dan dengan memperhatikan tingkat kecerdasan serta kemampuan belajar pada orang dewasa sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam program keaksaraan fungsional kita perlu berpedoman pada konsep : materi pembelajaran menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, materi pembelajaran dengan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari, mengajak mereka mencari contoh dari kehidupan mereka sendiri, mengajak mereka memahami tentang sesuatu hal sebab akibat, mempraktekkan hal-hal yang telah diajarkan, jangan bebani mereka dengan hafalan dan berikan mereka rangsangan untuk berfikir dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali kemampuan berfikir mereka.
Sebenarnya, yang paling penting dalam penuntasan warga buta aksara adalah bagaimana cara menggali potensi yang tersembunyi di dalam diri mereka. Dengan menggali potensi tersebut kita akan mengetahui ke arah mana minat dan kemampuan mereka dalam meningkatkan taraf hidupnya di kemudian hari.
Lantas, kenapa pemberantasan buta aksara begitu penting sampai pemerintah meluncurkan program nasional yang diberi nama Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara (GNPBA) ?
Karena pemberantasan buta aksara merupakan bagian dari Education for All dan Millenium Development Goals (MDGs). Maka pelaksanaannya bukan cuma bertujuan agar warga buta aksara menjadi melek huruf latin atau bisa berhitung. Tapi lebih dari itu, warga buta aksara juga harus didorong untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya.
Upaya-upaya lainnya yang bisa dilakukan untuk memberdayakan warga buta aksara setelah mendapat dukungan motivasi dan penyadaran dari berbagai elemen sebenarnya masih sangat beragam.
Misalnya, melalui program bekerja sambil belajar yang merupakan pola pembelajaran dan pemberdayaan penduduk secara terpadu antara upaya pembinaan pengetahuan dan keterampilan upajiwa dan mencari nafkah (vokasional). Inilah yang dinamakan pendekatan bekerja dan belajar, yang dapat diterapkan dalam memberdayakan penduduk usia dewasa (baca: buta aksara) melalui pendekatan andragogi dan integratif.
Pendekatan dengan bahan ajar yang langsung bersentuhan dengan profesi warga belajar diharapkan akan lebih memudahkan mereka dalam menyerap pelajaran yang disampaikan.
Jaringan Belajar
Disamping itu, ada beberapa konsekuensi logis dalam pendekatan tutorial terpadu ini khususnya dalam konteks percepatan pemberantasan buta aksara sambil bekerja. Pertama
, kegiatan pemberdayaan penduduk dewasa (15-44 tahun) dalam upaya memberantas kemiskinan pengetahuan dan ketunaan keterampilan ini hendaknya bermula dari upaya menggenjot kesadaran dari warga belajar itu sendiri ( inner consciousness) bahwa belajar sambil bekerja pada hakikatnya merupakan suatu kebutuhan di samping kewajiban.
Melalui program tutorial terpadu ini diharapkan dapat ditingkatkan dan diberdayakan kemauan dan potensi setiap penduduk atau warga belajar untuk berbuat yang terbaik termasuk belajar untuk melek huruf, menambah pengetahuan dan keterampilan.
Kedua
, pola tutorial terpadu hendaknya diikuti dengan pembangunan jaringan belajar ( learning network) yang dapat mengondisikan setiap penduduk/warga belajar untuk senantiasa melek ilmu pengetahuan dan keterampilan. Ini berarti warga belajar tidak berhenti seusai mengikuti program pendidikan keaksaraan dan sekadar memperoleh surat keterangan melek aksara (Sukma).
Melalui jaringan belajar masyarakat ini seperti dibangunnya perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, pusat sumber belajar masyarakat, dan lain-lain diharapkan masyarakat/warga belajar diajak untuk terus belajar sepanjang hayat (life long education) dalam rangka peningkatan kualitas hidupnya.
Ini perlu ditindaklanjuti keberadaannya mengingat pada beberapa kasus pelaksanaan pendidikan keaksaraan, banyak warga belajar yang tadinya sudah mulai melek aksara/huruf, mereka kembali menjadi masyarakat yang "lupa huruf". Alasannya, antara lain tidak adanya kesinambungan program pembelajaran setelah mengikuti pendidikan keaksaraan karena tidak dibinanya jaringan belajar di antara kelompok masyarakat/warga belajar itu sendiri.
Pada akhirnya, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat mutlak dibutuhkan untuk menunjang program pengentasan buta aksara yang tengah digalakkan oleh pemerintah. Melibatkan seluruh komponen masyarakat bertujuan untuk menggalakkan kerja sama dan menumbuhkan rasa tanggungjawab moral untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, menghilangkan kebodohan dan mengurangi angka kemiskinan. Jika semua elemen masyarakat memiliki komitmen untuk ikut menumbuhkan motivasi dan menggali potensi yang tersembunyi dari warga buta aksara di negeri ini, target pemerintah ke depan untuk membebaskan Indonesia dari buta aksara bisa terealisasi. Semoga.
Pendekatan Pasar, Salah Satu Konsep Pengembangan Sektor Pertanian TaputMedan, (Analisa)
Putra daerah kelahiran Tapanuli Utara (Taput) Ir Sanggam Hutapea MM bersama Dr. Mangasi Panjaitan kembali turun ke Bona Pasogit untuk melanjutkan program-program sebelumnya yang suda h berjalan.
Pemusatan program pembenahan sektor pertanian di Taput dibedah di Sanggam Hutapea Center (SHC). Dimana SHC ini dibentuk sebagai salah satu wadah dan lembaga pengkajian yang dibidani oleh 15 orang Doktor yang ahli di bidangnya masing-masing. Dari 15 orang ini 3 diantaranya guru besar dan terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai latar belakang suku dan agama, tapi bersatu padu dalam satu tujuan untuk memajukan Taput.
Dalam sebuah pertemuan di Medan, Sanggam Hutapea banyak bercerita tentang gagasan-gagasannya untuk membangun Taput ke depan. Antara lain, dengan memprioritaskan pembenahan di sektor pertanian dan perkebunan.
"Karena sebagian besar masyarakat di Taput, sumber penghasilannya dari sektor pertanian dan perkebunan," paparnya.
Untuk tanaman perkebunan misalnya, kata Sanggam, beberapa waktu lalu SHC telah menurunkan ahli di bidang tanaman kopi, karet dan coklat untuk melihat ketiga komoditas utama Taput ini. Mulai dari jenis bibit yang digunakan, penyakit dan pola penanganan hasil panennya.
"Mengatasi permasalahan petani kopi dan coklat, SHC telah menurunkan ahli tanaman dan peneliti tanaman kopi dari Jawa Timur, Dr. Moh. Husein untuk melihat secara langsung permasalahan petani di lapangan," tandasnya.
Tumpang Sari
Baru-baru ini, lanjutnya, tim dari SHC juga sedang memastikan masalah yang dihadapi oleh petani karet terkait dengan masalah re-planting dan masalah lainnya di lapangan. Untuk menghadapi permasalahan tanaman karet ini, tim dari SHC sedang membahasnya secara intensif untuk menetapkan formula penanganan masalah tersebut di lapangan.
Luas pertanaman karet di Taput mencapai 4.000 hektar tersebar di Pahae, Adian Koting, Pangaribuan, Garoga dan daerah lainnya. Tanaman kopi mencapai 14 ribu hektar juga tersebar di beberapa kecamatan.
Yang jelas, berbagai studi saat ini sedang gencar dilakukan di Taput. Mulai dari hilir (studi hilir) sudah dilaksanakan untuk menentukan formula yang tepat dalam menangani permasalahan di pasar.
Menyangkut komoditas pertanian yang ada di Taput, lanjut Sanggam, selama ini petani masih belum mau melakukan diversifikasi tanaman di areal pertaniannya. Dalam waktu dekat, SHC akan mengirimkan petani Taput untuk pelatihan hortikultura ke Berastagi. Dengan bekal pengetahuan yang mereka dapat, petani diharapkan mampu untuk melakukan pertanian tumpang sari.
"Selain menunggu hasil tanaman kopi, petani bisa memperoleh hasil ganda dengan menanam tanaman hortikultura seperti sayuran di antara tanaman kopi," paparnya.
Terkait dengan permasalahan di hilir tadi, papar Sanggam, SHC akan melakukan pendekatan pasar (market oriented) dalam mengamati sejauh mana permintaan pasar terhadap komoditi karet, coklat dan kopi.
Sebagai pendukung terlaksananya konsep market oriented ini, tidak akan lepas dari permasalahan infrastruktur. "Omong kosong kita berbicara tentang pasar pertanian yang potensial kalau tidak didukung oleh infrastruktur seperti jalan dan alat transportasi," tegasnya.
Ke depan, tambahnya, masalah infrastruktur ini perlu mendapat perhatian agar jangan ada lagi daerah atau desa yang terisolasi di Taput. (jam)
Analisa, Senin 19 Mei 2008
 Taput Butuh Pemimpin yang Peduli pada Nasib Petani
Tarutung, (Analisa)
Tapanuli Utara (Taput) dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Taput juga memilii potensi pada keindahan alam yang bisa diberdayakan menjadi kawasan wisata potensial.
Ke depan, Taput sangat membutuhkan figur pemimpin yang mau membumi dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat banyak. Dalam waktu dekat, pemilihan langsung Bupati Tapanuli Utara dan Wakil Bupati periode 2009-2014 akan digelar. Gaung pesta demokrasi ini pun sudah menggema ke seantero pelosok. Sederet nama calon kandidat pun muncul ke permukaan menghiasi ranah politik yang saat ini mulai memanas.
Salah satu dari sekian banyak calon yang muncul adalah Ir. Sanggam Hutapea MM. Langkahnya untuk maju adalah untuk memenuhi panggilan jiwanya membangun"bona pasogit" Tapanuli Utara.
Beberapa waktu lalu, selain memberikan dukungan moril, masyarakat Kecamatan Adian Koting mengharapkan Sanggam memberikan perhatian serius membantu nasib ribuan petani yang saat ini menghadapi masa sulit.
Tenaga penyuluh pertanian masih sangat kurang, permodalan tersendat disebabkan petani belum mengetahui sistem perbankan. Disamping itu, sebahagian besar petani masih berkutat di pola pertanian tradisional. Pemasaran yang belum terarah dan tertata serta munculnya tengkulak yang sangat merugikan petani.
Kendala itu disampaikan ratusan petani kepada Sanggam Hutapea pada sosialisasi pertanian coklat, karet dan kopi yang dilaksanakan Sanggam Hutapea Center (SHC) di Pagaran Pisang Kecamatan Adian Koting.
Salah seorang petani dari Adian Koting Julu, Zafar Hutabarat mengatakan, tenaga penyuluh pertanian didaerahnya masih sangat minim, sebagian besar petani masih buta soal budi daya dan pengembangan pertanian yang lebih maju.
"Kami sangat mengharapkan kehadiran seorang pemimpin yang bisa mengangkat derajat petani di Taput," paparnya.
Butuh Arahan
Menanggapi aspirasi tersebut, Sanggam Hutapea menegaskan, ada sesuatu hal yang harus dilakukan di Adian Koting. Daerah yang satu hamparan dengan kawasan Pahae ini menurut kacamata Sanggam masih tertinggal, padahal Pahae sudah mulai bangkit, khusus Adian Koting tanaman keras dapat menjadi andalan dan membuka peluang ke arah lebih maju.
Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Sanggam Hutapea akan mengupayakan mendatangkan bibit karet dan ahli tanaman coklat ke Adian Koting. Selain itu kepada dua orang penduduk Adian Koting diberikan kesempatan mengikuti training ke Brastagi khusus tanaman holtikultura.
Sementara itu, Pangondian Hutagalung dari Adian Koting Julu menyampaikan bahwa petani karet didaerah ini juga mengalami masa sulit dengan menurunya hasil produksi karet. Lima tahun lalu , tanaman karet yang kami garap masih berproduksi sekitar 30 kilogram/minggu, sekarang tinggal 3 kilogram/minggu.
Tokoh masyarakat Adian Koting St. MA Sitompul mengutarakan apa yang diinginkan masyarakat Kacamatan Adian Koting kepada Sanggam.
"Kami butuh pemimpin yang mau memperjuangkan rakyat menjadi sejahtera, dan kiranya ini menjadi langkah baik ke depan, jika seandainya Sanggam Hutapea berniat mencalonkan diri menjadi Bupati Tapanuli Utara periode 2009-2014," kata Sitompul.
Dalam kunjungan tersebut, Sanggam Hutapea mengemukakan bahwa daerah ini hampir sama dengan daerah lainya dimana petani sebahagian besar masih sangat membutuhkan bimbingan, arahan dan penyuluhan.
"Apa yang menjadi harapan warga Adian Koting merupakan tantangan yang harus dijawab dengan niat luhur membangun daerah ini. Misalnya soal pemasaran, seringkali petani menikmati hasil pertanian yang minim, untuk itu dibutuhkan suatu lembaga yang dapat menampung hasil pertanian dengan harga yang baik, misalnya koperasi baik dari pemerintah maupun swasta," tandas Sanggam Hutapea.
Soal investasi yang mungkin dikembangkan di Taput, menurut Sanggam tentu harus melakukan kajian lebih dulu, mulai dari bahan baku dan kontiniutas produk komoditas pertanian masyarakat yang menjamin keberlangsungan investasi.
Pasokan bahan baku harus secara terus menerus, katanya, bila itu sudah tersedia dibutuhkan finansial yang bagus. Disamping itu, komoditi pertanian lainya juga harus dikembangkan.Tujuan semua itu adalah agar masyarakat menikmati hasil dari harga komoditas yang terjamin, petani pun akan sejahtera.
Yang jelas, tambahnya, jangan mencari siapa yang salah atas kondisi keterpurukan petani dan masyarakat lainnya di Taput saat ini. Dengarkan saja apa keluhan masyarakat, lantas benahi. Dengan cara itu program mensejahterakan rakyat akan berjalan dengan baik. (james p pardede)Dumuat di Harian Analisa, Kamis 8 Mei 2008
 Membangun Bona Pasogit dengan Panggilan Jiwa dan Hati NuraniTarutung, (Analisa)
Biasanya, putra daerah yang telah berhasil di rantau orang banyak yang tidak mau pulang kembali ke kampung halamannya. "Marsipature Huta Na Be" sebuah motto yang pernah dipopulerkan Mantan Gubernur Sumatera Utara Alm Raja Inal Siregar rasanya sampai hari ini kurang berhasil.
Bagi Ir. Sanggam Hutapea MM, motto itu masih berlaku. Peribahasa ‘lupa kacang akan kulitnya’ telah diubah oleh Sanggam menjadi ‘kacang tak akan lupa pada kulitnya".
Sanggam Hutapea merupakan putra daerah kelahiran Tarutung 17 Januari 1961, anak dari St.Bentiar Hutapea dan ibu Suraida boru Situmorang. Meski sudah puluhan tahun merantau dan menginjakkan kaki di hampir seluruh wilayah negeri ini, Sanggam tetap memiliki ikatan bathin yang kuat dengan tanah kelahiranya.
Masa kecilnya dihabiskan di Tarutung, pendidikan dasar di SD Negeri Latihan Tarutung (lulus 1973), kemudian SMP Negeri I Tarutung dan SMA Negeri 101 Tarutung. Sejak sekolah di pendidikan dasar sampai menengah, Sanggam telah mengukir prestasi menjadi juara pelajar tahun 1972,pelajar teladan 1975, juara deklamasi 1973-1975, dan bintang pelajar 1978. Selain berprestasi di sekolah, ia juga kerap menerima beasiswa.
Pada usia mencari "jati diri" yang sebenarnya, Sanggam dikenal sebagai orang yang suka berteman, mulai dari kota Tarutung, Sipoholon, Siborongborong, Pangaribuan, Sipahutar, Garoga,Pahae bahkan di Balige dan Pulau samosir ia punya teman. Hingga saat ini hubungan dengan teman teman tersebut tetap terjalin dan terbina dengan baik.
Ketekunannya mengikuti pendidikan di SMA membuahkan hasil dengan diterimanya Sanggam sebagai salah seorang mahasiswa di Institut Pertanian Bogor (IPB) tanpa melalui seleksi. Setelah menyelesaikan kuliah, Sanggam kemudian berkiprah di Departemen Transmigrasi RI, membuat dia memahami betul seluk beluk dunia pemerintahan.
Pengalamnya menangani beberapa proyek yang dibiayai Bank Dunia (World Bank) khususnya dalam bidang pengembangan wilayah (regional development) yang tersebar di berbagai propinsi di Indonesia, membuat Sanggam sangat akrab dengan berbagai konsep dan iimplementasi pembangunan suatu wilayah.
Merasa dirinya masih perlu belajar, ia melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ( Post Graduate Study). Dengan mendapat beasiswa dari Bank Dunia ( World Bank), Sanggam melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada ( UGM) Yogy dalam bidang bisnis dan keuangan. Selepas dari studi pasca sarjana UGM, Sanggam mulai memasuki dunia swasta.
Berkarir di sektor swasta, Sanggam pernah menjadi Senior Vice President Bank Pasific Jakarta pada Tahun 1992-1997. Menangani Bussines Development Nugra Santan Group, sebuah grup bisnis nasional yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, property, industri kapal tanker, farmasi, pertambangan serta perhotelan, dan resort.
Dunia usaha yang kompetitif dan dinamis, menempa Sanggam untuk tampil menjadi bagian penting dari sebuah grup perusahaan Nasional. Pergaulannya kian meluas hingga taraf internasional. Selain melakukan perjalan bisnis, ia juga sering mengikuti training dan seminar tentang ekonomi, keuangan dan perbankan di Indonesia, Singapura,Filipina, Hongkong dan Amerika Serikat.
Disamping kesibukanya didunia kerja, Sanggam masih memberi waktu dan perhatian pada organisasi sosial kemasyarakatan. Antara lain dengan menjadi Ketua Panitia Pembangunan Gereja Methodist Indonesia (GMI) Sungai Jordan Bekasi. Ketua Umum Himpunan Marga Hutapea Jabodetabek.
Organisasi lainnya adalah sebagai Sekretaris Umum Forum Masyarakat Rura Silindung ( Formars) Jabodetabek, sebuah organisasi yang beranggotakan seluruh masyarakat yang berasal dari Rura Silindung. Sebagai seorang yang sangat mencintai dunia pendidikan, Sanggam pernah sebagai dosen tidak tetap di sekolah tinggi Ekonomi Keuangan dan Perbankan (STEKPI) Jakarta.Menjadi trainer dalam nerbagai pelatihan tentang dunia perbankan serta meluangkan waktu untuk menulis artikel di berbagai media massa.
Mendengar informasi, Taput akan menggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2009-2014 secara langsung, Sanggam langsung membulatkan tekad untuk kembali ke Bona Pasogit dan akan menerapkan pengalamannya membangun Rura Silindung. Barangkali, ia merasa ini saat yang tepat untuk memenuhi panggilan jiwa dan hati nurani untuk membangun Tapanuli Utara.
Sejak kehadiranya di Tarutung, ia langsung mengantisipasi segala sesuatunya dengan mendirikan Sanggam Hutapea Center di Jalan Sisingamangaraja Tarutung.
Beberapa waktu lalu, Sanggam Hutapea menyempatkan diri untuk bertemu dengan tenaga pendidik (guru) di Siborongborong. Dalam pertemuan tersebut, beberapa tenaga pendidik mengharapkan adanya beberapa perubahan terutama dalam sektor pendidikan di Taput.
Banyak kalangan menyambut baik ketulusan hati Sanggam untuk kembali ke kampung halaman. Akan tetapi, hingga saat ini Sanggam belum secara terbuka menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri pada Pilkada Taput mendatang.
Berdasar pada pengalamannya, seharusnya tanah kelahirannya sudah lebih maju. Tapi kenyataan di lapangan belum banyak perubahan berarti. Masih banyak sektor dan sendi yang harus dibenahi.
Berbekal rasa cinta, wawasan dan pengalaman yang didapat selama bertahun tahun, putra kelahiran Tarutung ini ingin kembali ke Bona Pasogit, membangun tanah kelahiranya, meski untuk itu dia harus meninggalkan posisi dan status sosial tertentu di kota lain. james p pardede
Dimuat di Harian Analisa, Jumat 9 Mei 2008
 Seabad Kebangkitan Nasional :
Mempertanyakan Kejujuran Dunia Pendidikan
Oleh : James P. Pardede
Tahun ini Indonesia memperingati Seratus tahun Hari Kebangkitan Nasional (Seabad Kebangkitan Nasional). Di beberapa kota, berbagai event telah digelar untuk menyemarakkan acara ini. Yang pasti, memperingati Seabad Kebangkitan kiranya jangan hanya seremonial belaka. Hari ini di peringati, keesokan harinya gaungnya hilang lenyap ditelan bumi.
Secara khusus, tulisan ini akan menyoroti permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan kita setelah 100 tahun bangkit dari keterpurukan. Salah satu topik hangat yang diperbincangkan di berbagai media adalah masalah kecurangan Ujian Nasional (UN) di tingkat pendidikan menengah.
Permasalahan kecurangan pelaksanaan ujian nasional (UN) telah menyita perhatian banyak kalangan. Adanya kecurangan dalam pelaksanaam UN tersebut dibeberkan oleh Komunitas Air Mata Guru (KAMG). Sejumlah barang bukti tentang indikasi pelanggaran UN tersebut diserahkan ke DPD dan dalam sidang paripurna DPD membahas UN ditolak saja.
Sejak adanya kecurangan UN tersebut, beberapa elemen melakukan aksi penolakan UN di Indonesia. Akan tetapi, Mendiknas kembali menegaskan bahwa UN tetap dijalankan. Tahun ini, UN sudah berlangsung, bagi siswa yang sudah mengikuti ujian, sekarang mereka sedang menunggu hasil ujian apakah mereka dinyatakan lulus atau harus mengulang kembali.
Kecurangan UN tahun lalu sebenarnya masih berbekas dalam ingatan kita. Tahun ini kecurangan itu kembali terjadi. Komunitas Air Mata Guru beberapa waktu lalu menyerahkan Laporan Independen Kronologis Pelanggaran POS dan Kecurangan UN SMA/SMK dan SMP?Sederajat 2008 di Sumut ke Anggota DPD RI Asal Provinsi Sumut Parlindungan Purba,SH,MM.
Dalam laporan yang dibacakan oleh Direktur Eksekutif KAMG Januar Pasaribu didampingi Dewan Pembina Denny Boi Saragih terungkap beberapa kasus kecurangan UN di beberapa sekolah di Sumut.
"Sejauh ini, KAMG telah menemukan 21 lokasi terjadinya pelanggaran POS dan kecurangan UN, serta 16 modus operandi pelanggaran POS dan Kecurangan UN 2008 di Sumut untuk tingkat SMA/SMK. Sedangkan untuk tingkat SMP/Sederajat ditemukan 16 lokasi terjadinya pelanggaran POS dan kecurangan UN, 7 modus operandi pelanggaran POS dan kecurangan UN 2008," jelas Januar Pasaribu.
Beberapa modus pelanggaran POS dan kecurangan UN yang ditemukan dilapangan, kata Januar Pasaribu antara lain guru diminta mengerjakan soal UN di tempat mereka mengajar, pembagian jawaban UN kepada siswa, amplop Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) tidak disegel dan dilak, memperbaiki LJUN di sekolah, mengkomunikasikan jawaban lewat SMS, kunci jawaban di tulis di papan ujian, mengijinkan siswa bekerjasama, pembatalan SK guru yang memiliki sikap tegas dalam mengawas dan menjalin kerjasama dengan bimbingan belajar di Medan untuk menyediakan jawaban UN.
Menurut Dewan Pembina KAMG, pelanggaran POS dan kecurangan UN tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah yang bukan favorite (berdasarkan catatan pemeringkatan sekolah oleh pemerintah), di sekolah favorite pun juga terjadi kecurangan UN.
Dalam pengungkapan dan penyampaian laporan independen kepada Anggota DPD RI tersebut, KAMG juga memutar video hasil investigasi di lapangan secara tersembunyi. Dalam video tersebut jelas terlihat siswa sengaja datang lebih cepat untuk mempersiapkan contekan (ilmu baru dalam ujian-kopekologi) dimana jawaban-jawaban soal UN telah didistribusikan oleh ‘oknum’ lewat SMS ke HP para siswa. Siswa dengan cekatan menulis jawaban di sapu tangan, kertas kecil dan menyelipkannya di bagian tubuh yang tersembunyi.
Menolak UN
Ironis sekali!! Dunia pendidikan kita telah kehilangan kepercayaan. Sedikit saja rasa jujur ditunjukkan dalam pelaksanaan UN di sekolah-sekolah, akan dianggap sebagai penghianat oleh oknum lain yang menginginkan peringkat sekolahnya bisa dipertahankan.
Anggota DPD RI Parlindungan Purba dengan tegas telah menyatakan agar UN dihapuskan. Opini ini telah terlempar sejak beberapa tahun lalu dan dibawa dalam sidang paripurna di Gedung Senayan.
"Bagaimana mungkin UN bisa berjalan dengan baik kalau kesejahteraan guru-guru yang mengajar masih terlupakan. Menurut laporan, guru-huru yang telah lulus sertifikasi pun belum jelas kapan ia mendapatkan honor yang dijanjikan," tandas Parlindungan.
Dalam sidak ke beberapa sekolah, kata Parlindungan, masih ada ditemukan sekolah di tengah-tengah kota Medan yang bangunannya hampir rubuh. Guru-guru dan kepala sekolah di tempat tersebut merasa pesismis dengan kondisi dunia pendidikan kita sekarang.
"Sudah berkali-kali sekolah ini diberitakan di koran dan TV, bahkan sudah ebrtahun-tahun, tapi perhatian dari pemerintah masih setengah hati. Kalau hujan turun, proses belajar mengajar akan terganggu karena murid dan guru harus menyelamatkan diri ke lokasi yang tidak terkena hujan," papar seorang guru yang menolak memberikan namanya.
Ini semua kenyataan yang terjadi di dunia pendidikan kita. Masih banyak elemen yang harus dibenahi. Yang terpenting lagi adalah masalah moralitas bangsa ini. Kalau gurunya sudah melakukan kecurangan, bagaimana pun murid akan mengikuti sikap yang salah tersebut. "Guru kencing berdiri, murid kencing berlari," begitu kata pepatah.
Dari kenyataan-kenyataan ini, tegas Parlindungan, ternyata kita belum mampu memproses manusia yang merdeka; mendidik manusia untuk benar-benar menjadi merdeka. Mereka belum mampu memerdekakan bangsa dan manusia Indonesia dari sikap dan sifatnya yang minder, yang tidak fair, yang digerakkan oleh mentalitas kuli dan babu yang cenderung menjilat ke atas dan menginjak ke bawah, yang tidak setia kepada kawan, mudah mengkhianati dan menjualnya, yang enak dan tega memfitnah dan membunuh nama baik dan kesempatan kawan. Dari sana kemudian lahir suatu watak yang tidak suka membela kebenaran.
Suka tidak suka, sadar tidak sadar, harus dikatakan bahwa inilah cermin sebagian besar elite politik kita saat ini, yang tidak berani mengadakan perubahan secara radikal dengan merombak sistem lama yang penuh kepalsuan.
Kejujuran
Sungguh ironis, karena sudah tahu sistem tersebut penuh dengan kebobrokan, namun justru tetap dilestarikan karena berdalih menjaga kesopanan. Tidak ada kesadaran bahwa selama sistem lama masih bercokol, jangan harap menghasilkan elite yang berkualitas.
Akar persoalannya bisa kita lacak, setidak-tidaknya dari bagaimana karakter sistem pendidikan diselenggarakan. Kita melihat bahwa pendidikan dalam bangsa ini hanya menjadi instrumen kekuasaan politik. Pendidikan disubordinasikan dalam kekuasaan politik, dan menghasilkan manusia yang hanya pandai ikut-ikutan.
Mereka bagaikan robot yang dikendalikan oleh remote control, yakni pemegang kekuasaan dan pemilik modal, melalui ideologi penyeragaman. Ini membuat mereka hanya mampu menunggu petunjuk serta pedoman dari atas.
Akibatnya birokrasi menjadi lambat dalam merespon perubahan. Ketidakmampuan itu disebabkan oleh ketidakberdayaan mereka untuk keluar dari kultur lama. Dalam kultur lam itu kemandiran individu direduksi menjadi ketaatan buta yang dikendalikan oleh sistem penyeragaman. Ini membuat reformasi terseok-seok, yang disebabkan oleh ketidakberdayaan untuk merespon perubahan yang begitu cepat.
Seharusnya, tutur Parlindungan, sistem pendidikan yang utuh adalah sistem pendidikan yang terkait dengan penanaman nilai, yakni kejujuran, keadilan, kemanusiaan, kesetiakawanan, profesionalitas, keluhuran, kedisiplinan dan ketulusan. Di sini yang dipentingkan bukan saja sekadar transfer ilmu, tapi juga pembentukan karakter.
Pembentukan karakter terkait dengan realitas kehidupan yang nyata, bukan kehidupan maya yang semu. Realitas hidup sehari-hari menjadi pijakan untuk direfleksikan dalam berbagai ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku sekolah.
Dalam hal ini, anak didik dituntut untuk kritis dalam melihat realitas. Mengapa itu terjadi? Apa yang menyebabkan? Di mana sisi kemanusiaannya? Di mana dimensi sosialnya? Sifat yang kritis untuk mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi akhirnya menjadi kebiasaan bahwa segala keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan jeli dan jernih.
Pendidikan yang selama ini disubordinasikan pada kekuasaan politik, mengakibatkan kebijakan mudah berubah karena tergantung pada siapa yang memegang kekuasaan, seperti sinyalemen Foucault, untuk melestarikan kekuasaan.
Inilah yang membuat pendidikan kita selalu terseok-seok dan tidak mampu mengikuti perubahan yang begitu cepat. Pendidikan kita lebih tergantung pada mesin kekuasaan. Mesin kekuasaan itu selalu mencari kemapanan daripada menginginkan perubahan.
Ujian Nasional
Ujian Kejujuran dan Kedisiplinan
Medan, (Analisa)
Tahun lalu, permasalahan kecurangan pelaksanaan ujian nasional (UN) telah menyita perhatian banyak kalangan. Adanya kecurangan dalam pelaksanaan UN dibeberkan oleh Komunitas Air Mata Guru (KAMG). Sejumlah barang bukti tentang indikasi pelanggaran UN tersebut diserahkan ke pihak yang berkompeten hingga ke dewan.
Dalam sidang paripurna DPD di Jakarta beberapa waktu lalu tercetus satu kesepakatan untuk menolak. Karena, akibat dari pelaporan tersebut ada konsekuensi yang menimpa para pelapor kecurangan UN di Medan.
Sejak adanya kecurangan UN tersebut, beberapa elemen melakukan aksi penolakan UN di Indonesia. Akan tetapi, Mendiknas Bambang Sudibyo kembali menegaskan bahwa UN tetap dijalankan.
Hari ini, UN digelar di Indonesia secara serentak. Masalahnya sekarang adalah, apakah UN tahun ini akan berjalan lancar dan “terhindar” dari indikasi kecurangan ?
Dalam sebuah kesempatan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Drs. Hasan Basri, MM menegaskan bahwa ujian tahun ini bukan hanya sekedar ujian untuk mendapatkan nilai yang bagus tapi juga ujian kejujuran dan kedisiplinan para siswa.
Kejujuran
Kejujuran dan kedisiplinan tidak hanya pada siswa, lanjutnya, tapi juga pada guru pengajar, pengawas maupun kepala sekolah.
“Satu hal yang paling penting untuk diprioritaskan oleh peserta ujian nasional (UN) bukanlah angka kelulusan, namun nilai kejujuran. Karena, soal-soal yang diujikan adalah soal dari materi yang telah diajarkan berdasarkan kurikulum nasional,” tandasnya.
Sebenarnya, lanjut Hasan Basri, masing-masing sekolah sudah diberi kebebasan untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penerapan ilmu pengetahuan terhadap masing-masing siswa di sekolahnya. Hal ini dilakukan agar masing-masing sekolah memiliki kesiapan dan kedewasaan dalam menghadapi ujian nasional.
Sementara anggota DPD RI Asal Sumut Parlindungan Purba, SH,MM menekankan agar kejadian tahun lalu tidak terulang lagi pada UN tahun ini.
Sama halnya seperti diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Parlindungan Purba juga sangat menekankan betapa pentingnya kejujuran dalam menjalankan UN di Sumatera Utara, khususnya di kota Medan.
“Kesiapan siswa dalam menghadapi UN pun sebenarnya tidak terlepas dari peran serta orangtua dan sekolah. Bagaimana orangtua dan sekolah menanamkan nilai-nilai kejujuran terhadap anak tersebut,” paparnya.
Kalau penanaman nilai-nilai kejujuran dan budi pekerti yang luhur sudah dimulai sejak dini, lanjutnya, ada harapan kelak dalam menghadapi ujian nasional si anak tidak akan mengelabui dirinya sendiri dengan melakukan kecurangan dalam ujian.
“Harapan kita, UN tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan aman serta terhindar dari yang namanya kecurangan,” tandasnya.(jam)
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar